Disebut Rencanakan Invasi, Siapa Saja Kelompok Perlawanan Kurdi Iran?

Jakarta: Memasuki hari ke-8 ketegangan bersenjata antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran, rumor terkait potensi keterlibatan kelompok perlawanan Kurdi dalam konflik ini semakin simpang siur.

Sebelumnya, CNN dan sejumlah media internasional seperti Axios melaporkan bahwa AS dan Israel telah menjalin kontak dengan kelompok perlawanan Kurdi Iran guna mendorong mereka melakukan invasi ke Teheran.

Namun, seiring berjalannya waktu, kejelasan rumor tersebut kian kabur. Kemarin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Khabat Kurdistan Iran, Babasheikh Hosseini, menyatakan kepada Al-Jazeera bahwa potensi invasi Kurdi “sangat mungkin” terjadi.

Di saat yang bersamaan, Presiden AS Donald Trump justru menunjukkan perubahan sikap. Dari yang sebelumnya mendukung potensi invasi, ia kini menyatakan tidak ingin ada keterlibatan perlawanan Kurdi di medan tempur.

"Saya tidak ingin orang-orang Kurdi masuk ke Iran... Mereka bersedia masuk, tapi saya sudah bilang kepada mereka bahwa saya tidak ingin mereka masuk... Perangnya sudah cukup rumit... Kami tidak ingin melihat orang-orang Kurdi terluka atau terbunuh," ujar Trump kepada wartawan di pangkalan udara Air Force One, 7 Maret 2026.

Munculnya laporan serta pernyataan yang saling berkontradiksi ini membuat prediksi mengenai apakah potensi invasi tersebut akan terealisasi menjadi semakin sulit.

Beberapa analis meyakini skenario itu hanya menunggu waktu, mengingat rangkaian kerja sama antara Washington dan etnis Kurdi serta sejarah panjang perlawanan mereka melawan Teheran. Lantas, siapa saja kelompok-kelompok Kurdi yang menentang Teheran dan seberapa kuat posisi mereka sebenarnya? Berikut penjelasannya.
 

Etnis Kurdi dan Hubungannya dengan Republik Islam Iran

Etnis Kurdi merupakan kelompok etnis dengan bahasa dan budaya Kurdi yang tersebar di kawasan pegunungan meliputi Iran barat, Irak utara, Turki tenggara, dan sebagian Suriah. Di Iran, komunitas Kurdi terutama mendiami wilayah barat dekat perbatasan Irak, seperti Provinsi Kurdistan, Kermanshah, dan Azerbaijan Barat.

Bahasa Kurdi sendiri termasuk dalam rumpun bahasa Iranik Barat—masih satu keluarga besar dengan bahasa Persia—meski identitas etnis dan sejarah politiknya berbeda. Di Iran, jumlah warga Kurdi diperkirakan mencapai 10-12 persen dari populasi nasional.

Hubungan etnis Kurdi dengan Republik Islam cenderung tegang sejak lama. Banyak warga Kurdi di Iran merasa termarginalkan secara ekonomi, sosial, dan budaya. Wilayah Kurdistan di Iran menghadapi keterbelakangan ekonomi, marginalisasi politik, serta militerisasi yang ekstensif sejak masa pemberontakan.

Melansir insitusi studi Hubungan Internasional berbasis Belanda, Clingendael, data dari Pusat Statistik Iran menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Iran sebesar 13,8% pada musim gugur 2022.

Terbatasnya kesempatan kerja dan praktik perekrutan yang diskriminatif menyebabkan prospek ekonomi di wilayah tersebut tetap buruk.

Laporan pemerintah tahun 2019-2020 mengenai statistik ketenagakerjaan mencatat bahwa 66,8% lapangan kerja di Provinsi Kurdistan berada di sektor informal, yang umumnya tidak memiliki asuransi maupun tunjangan hari tua.

Etnis Kurdi kerap menuntut ruang otonomi yang lebih besar untuk identitas lokal, termasuk penggunaan bahasa Kurdi dalam pendidikan dan kehidupan publik.

Namun, pemerintah Iran yang sangat tersentralisasi sering memandang tuntutan otonomi tersebut sebagai ancaman terhadap persatuan negara. Akibatnya, hubungan Teheran dengan komunitas Kurdi kerap diwarnai kecurigaan, represi keamanan, dan pembatasan politik.

Ketegangan ini menguat pasca-Revolusi Iran 1979. Pada awalnya, sebagian masyarakat Kurdi berharap revolusi akan membuka jalan bagi otonomi yang lebih luas. Namun, harapan tersebut sirna setelah perundingan dengan pemerintah pusat gagal dan bentrokan bersenjata pecah.


Mahsa Amini. (Iranware)

Pada Agustus 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini mengeluarkan fatwa yang memerintahkan pasukan Republik Islam untuk menumpas perlawanan Kurdi. Sejak saat itu, relasi antara negara Iran dan kelompok politik Kurdi dibentuk oleh sejarah konflik, penindasan, penangkapan aktivis, serta operasi keamanan yang berulang.

Pada era yang lebih baru, isu Kurdi kembali menjadi sorotan setelah kematian Mahsa Jina Amini pada September 2022. Amini, seorang perempuan muda Kurdi Iran, meninggal dalam tahanan polisi moral Iran.

Kasusnya memicu gelombang protes besar yang bermula dari wilayah Kurdi sebelum akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Iran.
 

Kelompok Perlawanan Kurdi di Iran

Para pemimpin kelompok perlawanan Kurdi Iran. (rojhelat.info)

Kelompok perlawanan Kurdi di Iran terdiri dari beberapa organisasi politik dan bersenjata yang tidak berada di bawah satu komando tunggal. Dalam perkembangan terbaru, enam kelompok oposisi Kurdi Iran berhimpun dalam aliansi Coalition of Political Forces of Iranian Kurdistan (CPFIK) yang dibentuk pada 22 Februari 2026.

Mengutip Al-Jazeera, berikut adalah profil singkat kelompok-kelompok tersebut:

• Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI): Kelompok yang paling sering disebut. Organisasi ini berbasis di kawasan Kurdistan dan diperkirakan memiliki sekitar 1.200 anggota. Iran mengategorikan KDPI sebagai organisasi terlarang.
• Kurdistan Freedom Party (PAK): Juga berbasis di Kurdistan dengan kekuatan yang diperkirakan mencapai 1.000 anggota.
• Kurdistan Free Life Party (PJAK): Salah satu kelompok paling dikenal karena memiliki sayap bersenjata bernama Eastern Kurdistan Units (YRK). Kekuatan YRK diperkirakan mencapai 1.000 hingga 3.000 anggota, di mana banyak di antaranya adalah perempuan. Mereka memiliki basis di Pegunungan Qandil dekat perbatasan Iran-Irak. Dalam satu dekade terakhir, PJAK beberapa kali dikaitkan dengan serangan terhadap pasukan Iran.
• Organisation of Iranian Kurdistan Struggle (Khabat): Kelompok ini dipimpin oleh Babasheikh Hosseini, namun jumlah pasti petempurnya tidak diketahui secara detail.
• Komala Party of Iranian Kurdistan (KPIK): Berdasarkan data tahun 2017, kelompok ini diperkirakan memiliki sekitar 1.000 petempur.
• Komala of the Toilers of Kurdistan: Kelompok ini juga berbasis di wilayah Kurdistan Irak, namun detail kekuatan pastinya saat ini belum diketahui secara luas.

 

Baca Juga: Pemimpin Kurdi Iran Sebut Potensi Invasi ke Iran 'Sangat Mungkin'

 

Apa Tujuan Kurdi untuk Iran?

Peta wilayah Kurdistan Timur di Iran. (zagros-centre.org)

Melansir Atantic Council, tujuan utama yang dinyatakan oleh aliansi mencakup penggulingan Republik Islam, pencapaian hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Kurdi, serta pembentukan sistem administrasi demokratis di "Kurdistan Timur"—istilah Kurdi untuk wilayah Kurdistan Iran. 

Target formal mereka adalah otonomi atau hak menentukan nasib sendiri di dalam bingkai Iran, meskipun hasil akhirnya—seperti pembentukan wilayah federal atau status yang menyerupai Pemerintah Regional Kurdistan di Irak—sengaja dibiarkan samar.

Kendati demikian, kelompok ini menegaskan bahwa separatisme murni bukan merupakan tujuan utama mereka.

Namun, perbedaan visi tersebut belum cukup untuk meredakan ketegangan dengan tokoh-tokoh oposisi Iran lainnya, terutama Reza Pahlavi. Putra mantan Syah Iran tersebut telah melontarkan tuduhan bahwa kelompok-kelompok Kurdi merupakan kelompok separatis yang berupaya memecah belah kedaulatan wilayah Iran.