Kolaborasi Multipihak Kunci Pelestarian Ekosistem dan Industri Berkelanjutan

Jakarta: Pelestarian lingkungan hidup, terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia, seperti Papua mesti melibatkan masyarakat lokal, industri, hingga pemerintah daerah. Sebab, tantangan alam dan masalah ketersediaan data masih menjadi isu besar.

"Kami melihat bahwa kita enggak bisa yang namanya bekerja sendiri, harus secara kolaboratif. Walaupun katakanlah itu memang wilayah kerja kami, tapi secara kenyataannya kami enggak bisa melakukan itu sendirian," ujar Koordinator Konservasi dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati PT Freeport Indonesia, Kukuh Indra Kusuma, dalam talkshow sesi tematik bertajuk 'Preserving Papua’s Ecosystems Through Biodiversity Conservation', di Sequis Tower, SCBD, Jakarta, dikutip pada Senin, 21 September 2026.

Oleh karena itu, dia menekankan perlu kolaborasi dengan masyarakat lokal, pemerintah setempat, dan pemangku kepentingan lain untuk bisa mengelola ekosistem yang lebih komprehensif. Perlunya kolaborasi ini terkait sejumlah tantangan besar di Papua. Pertama, kondisi alam. 

Kukuh menjelaskan wilayah kerja Freeport Indonesia di Timika, Papua, amat beragam dan menantang. Bersebelahan dengan Taman Nasional Lorentz, area perusahaan mencakup 14 tipe ekosistem, dan terbentang dari ketinggian 0 meter di atas permukaan laut (mdpl) sampai 4.200 mdpl.

"Jadi Timika itu cukup unik. Dia 50 km datar, kemudian sangat terjal. Jadi secara topografis, secara natural tantangannya sangat kompleks," ungkap Kukuh.

Kedua, ketersediaan data yang penting untuk pemeliharaan ekosistem. Contohnya, upaya penanaman kembali pohon yang hilang dari area kerja yang rusak. Dengan data yang tepat, perusahaan bisa mencari benih yang sesuai dan kembali menempatkannya di area terkait untuk kembali dipulihkan.

Kukuh mengungkap Freeport sudah melakukan kajian ekosistem dalam skala besar sejak 1997. Pihaknya juga mengumpulkan data soal ekosistem di wilayah kerja dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasilnya, 10 buku panduan lapangan terkait ragam spesies, seperti burung, kupu-kupu, kepiting, hingga mangrove.

Data terkini mencatat 130 spesies baru di wilayah kerja Freeport. Namun, kata Kukuh, masih ada spesimen-spesimen belum terdeskripsi jenis spesiesnya.

"Kami juga melihat ini adalah sebuah opportunity untuk kami untuk berkontribusi luas terhadap data terutama seperti tadi yang kami sampaikan. Karena availability data itu adalah sangat hal yang sangat krusial ketika kita menyatakan pengelolaan ekosistem," ujar Kukuh.

Ketiga, faktor manusia. Kukuh menjelaskan faktor ini mencakup para pelaku pembalakan liar (illegal logging) yang masuk area Freeport. Perusahaan menyebutnya sebagai masyarakat non-karyawan. Selain itu, faktor manusia yang menjadi tantangan pengelolaan ekosistem ialah terkait isu keamanan di Papua.

Pelibatan masyarakat adat

Sementara itu, Ketua Konsorsium Gerbangtara Aie Natasha menilai pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan ekosistem di kawasan industri sangat diperlukan. Salah satu alasannya pengetahuan warga lokal atau masyarakat adat (indigenous knowledge) terkait ekosistem yang sudah mengakar sejak lama. Pelibatan mereka bisa mempermudah proses kerja, seperti pengembalian pepohonan tertentu yang sempat tergusur pembangunan.

"Ketika ada industri yang terbangun di sana, yang dibuka adalah tempat tinggalnya [hewan dan tumbuhan lokal], habitatnya. Rumahnya pelan-pelang hilang. Bagaimana memastikan (industri) itu berkelanjutan ketika rumahnya saja tidak bisa kita jaga? Yang bisa menjawab itu indigenous knowledge yang jauh lebih mengetahui tentang cara tumbuhan itu, cara hewan tersebut hidup dan berkembang biak," papar Aie.

Ilustrasi Papua. Foto: Istimewa

Alasan lainnya adalah ada gap yang lebar dalam hal tingkat pendidikan, terutama di kawasan tengah dan timur Indonesia. Aie mencontohkan dengan upaya advokasi masyarakat lokal di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dengan sentra pendidikan dan pembangunan yang terpusat di Jawa, dia menyebut warga sulit mengejar ketertinggalan dalam hal konsep biodiversitas modern maupun isu keberlanjutan.

"Karena kita berhadapan manusia belum siap secara AI, misalnya. Bahkan masyarakat di sana mau pakai aplikasi saja harus kita dampingi. Ini masuk tiba-tiba tentang sustainability," ujar Aie.