7 Negara Termiskin di Dunia Versi Bank Dunia, Benarkah Indonesia Termasuk?

Jakarta: Sejak awal tahun 2026, ruang publik digital Indonesia sempat diramaikan oleh penyebaran berita palsu yang mengeklaim bahwa Indonesia ditetapkan sebagai negara termiskin kedua di dunia oleh Bank Dunia.

Narasi tersebut mencatut laporan Global Poverty Lines 2025 dan Macro Poverty Outlook 2025 sebagai sumber referensinya.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama sejumlah pakar ekonomi segera memberikan klarifikasi.

Salah satunya adalah Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang fokus pada kajian pengentasan kemiskinan dan ketimpangan (EQUITAS). Beliau menegaskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar valid dalam laporan resmi World Bank.

"Pihak World Bank tidak pernah mengeluarkan dokumen baik melalui Global Poverty Line, Poverty and Inequality Platform (PIP), maupun Macro Poverty Outlook yang menyebutkan Indonesia sebagai negara termiskin kedua di dunia," tegas Wisnu pada 12 Februari 2026, melansir laman resmi UGM.

Wisnu menjelaskan bahwa kesalahan fatal dalam narasi hoaks tersebut sering kali terletak pada cara konversi data. World Bank mengukur kemiskinan internasional menggunakan garis kemiskinan berbasis Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli.

Angka tersebut tidak boleh dikonversi secara langsung menggunakan kurs pasar.

“Akibatnya, garis kemiskinan dibesarkan hampir tiga kali lipat. Jumlah penduduk miskin menjadi sangat terdistorsi hingga muncul klaim ekstrem seperti lebih dari 60 persen penduduk Indonesia miskin,” terangnya.

Lantas, jika Indonesia tidak termasuk dalam daftar tersebut, negara mana sajakah yang secara statistik memegang predikat sebagai negara termiskin? Untuk menjawabnya secara akurat, kita perlu merujuk pada PDB per kapita PPP dari Bank Dunia yang dilaporkan terakhir pada tahun 2024.

Pendekatan ini tidak hanya melihat output ekonomi dalam dolar nominal, tetapi juga memperhitungkan perbedaan harga barang dan jasa serta daya beli riil masyarakat di masing-masing negara.

Berdasarkan laporan lembaga tersebut, berikut adalah 7 negara dengan pendapatan terendah di dunia:

Burundi — 1.194,95 Dolar Internasional

Burundi menempati posisi pertama sebagai negara dengan PDB per kapita PPP terendah menurut data Bank Dunia 2024. Meskipun metrik PPP telah menyesuaikan perbedaan harga lokal, posisi Burundi tetap tidak beranjak dari dasar klasemen global, yang merefleksikan betapa kronisnya persoalan struktural ekonomi di sana.

Menurut ulasan dari Global Finance Magazine pada September 2025, Burundi terjebak dalam lingkaran tantangan yang saling mengunci.

Sekitar 80% penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian subsisten, di mana produktivitas sangat rentan terhadap anomali cuaca dan keterbatasan sarana pertanian. Kondisi ini membuat akumulasi modal hampir mustahil dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, sehingga ruang ekspansi ekonomi menjadi sangat sempit.

Laporan tersebut juga menggarisbawahi masalah kerawanan pangan, akses air bersih yang minim, serta tingkat elektrifikasi yang sangat rendah. Hambatan ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga membebani biaya operasional usaha dan menghambat transformasi ke sektor industri yang lebih produktif.

Ditambah dengan inflasi yang persisten serta trauma sisa konflik sipil periode 1993–2005, Burundi masih menghadapi jalan panjang menuju pemulihan ekonomi yang stabil.

Republik Afrika Tengah (CAR) — 1.263,10 Dolar Internasional

Republik Afrika Tengah (CAR) berada di posisi kedua, sebuah negara yang sering dijadikan studi kasus mengenai paradoks pembangunan. CAR memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah—mulai dari emas, minyak, hingga uranium dan berlian—namun realitasnya, mayoritas penduduk tetap hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Global Finance Magazine mencatat bahwa hambatan terbesar CAR bukanlah pada potensi ekonomi, melainkan pada rapuhnya stabilitas keamanan dan kelembagaan negara.


Republik Afrika Tengah. (Bank Dunia)

Sejak kemerdekaan, CAR kesulitan membangun fundamental pertumbuhan karena gangguan dari kelompok bersenjata yang menguasai berbagai wilayah. Hal ini melumpuhkan jalur distribusi dan membuat para investor enggan masuk.

Meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan moderat dari sektor kayu dan ekspor berlian, perbaikan tersebut masih bersifat sporadis. 

Somalia — 1.601,96 Dolar Internasional

Somalia menduduki posisi ketiga dalam daftar berbasis PPP ini. Angka ini menunjukkan bahwa daya beli riil per penduduk di Somalia masih sangat rendah dibandingkan rata-rata dunia, meskipun ada upaya reformasi ekonomi yang sedang berjalan.

Tinjauan Global Finance Magazine menunjukkan bahwa kemajuan reformasi dan kerja sama perdagangan di Somalia harus berhadapan dengan tekanan yang datang bertubi-tubi.

Pandemi, siklus bencana alam (banjir dan kekeringan), serangan hama belalang, hingga ancaman kelompok insurgensi terhadap kedaulatan pemerintah pusat menjadi faktor penekan yang simultan.

Tekanan berlapis ini menyebabkan pemulihan ekonomi berjalan tidak merata dan cenderung lambat. Sebagian besar penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan internasional, membuktikan bahwa fondasi kesejahteraan rumah tangga di Somalia masih sangat rapuh dan membutuhkan bantuan pembangunan yang lebih terintegrasi.

Mozambik — 1.705,38 Dolar Internasional

Mozambik menempati urutan keempat. Walaupun negara ini memiliki aset sumber daya alam yang signifikan dan sempat menikmati periode pertumbuhan tinggi, distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat tetap menjadi tantangan besar.

Berdasarkan analisis Global Finance Magazine, Mozambik terus dihantam oleh faktor-faktor non-ekonomi yang merusak. Kerentanan terhadap perubahan iklim dan instabilitas politik sering kali memicu kemunduran ekonomi secara mendadak.

Salah satu titik paling kritis adalah konflik bersenjata di wilayah utara sejak 2017 yang merusak infrastruktur industri dan distribusi barang.

Ditambah lagi dengan gangguan ekonomi akibat sengketa pemilu pada Oktober 2024, Mozambik mengalami tekanan inflasi pangan yang hebat.

Republik Demokratik Kongo (DRC) — 1.821,05 Dolar Internasional

Republik Demokratik Kongo (DRC) menempati posisi kelima. Secara teoretis, negara ini memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi raksasa ekonomi di benua Afrika berkat cadangan mineral yang masif, hutan yang luas, lahan pertanian subur, serta potensi energi hidroelektrik yang luar biasa.

Bahkan, DRC memegang peran strategis global sebagai produsen kobalt terbesar di dunia.

Namun, potensi besar ini tersandera oleh sejarah kelam instabilitas politik dan kekerasan yang berkepanjangan.

Sejak meraih kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, DRC telah mengalami dekade kepemimpinan otoriter yang korup dan konflik internal yang tidak kunjung usai. Hal ini menempatkan DRC sebagai "pelanggan tetap" dalam daftar negara termiskin di dunia.

Lemahnya infrastruktur transportasi, energi, dan komunikasi di wilayah seluas ini mengakibatkan biaya ekonomi menjadi sangat mahal dan menghambat pertumbuhan yang inklusif.

Selain itu, korupsi yang sistemik telah mengikis kepercayaan publik dan menghalangi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Akibatnya, meskipun eksploitasi mineral terus berjalan, manfaatnya tidak dirasakan oleh mayoritas penduduk, sehingga pendapatan per kapita PPP di negara ini tetap berada di level yang sangat rendah

Malawi — 1.857,62 Dolar Internasional

Malawi berada di posisi keenam dengan struktur ekonomi yang sangat rentan. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertanian tadah hujan menjadikan ketahanan nasional Malawi sangat bergantung pada kondisi alam.

Menurut Global Finance Magazine, Malawi saat ini tengah berjuang melawan krisis makroekonomi yang kompleks. Inflasi yang tinggi, devaluasi mata uang, serta tumpukan utang luar negeri menciptakan beban ganda bagi rumah tangga.

Ketika hasil panen gagal akibat cuaca ekstrem, daya beli masyarakat jatuh seketika, sementara pemerintah memiliki ruang fiskal yang sangat terbatas untuk memberikan bantuan.

Kelemahan pada basis produksi nasional ini membuat Malawi sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, bahkan ketika perbedaan harga lokal telah disesuaikan melalui indikator PPP. Posisi Malawi mencerminkan urgensi diversifikasi ekonomi agar tidak lagi terpaku pada sektor primer yang tidak stabil.

Liberia — 1.871,04 Dolar Internasional

Liberia menutup daftar tujuh besar negara termiskin tahun ini. Munculnya Liberia dalam daftar berbasis PPP ini menegaskan bahwa daya beli riil masyarakatnya masih sangat tertinggal jauh di belakang standar global.

Catatan Global Finance Magazine menunjukkan bahwa Liberia telah lama bergelut dengan masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Meskipun pergantian kepemimpinan dari George Weah ke Joseph Boakai membawa angin segar berupa harapan reformasi, dampak dari inflasi tinggi dan kontraksi ekonomi di masa lalu masih terasa hingga sekarang.

Meski diproyeksikan akan tumbuh positif di atas 5 persen pada periode mendatang, pemulihan tersebut memerlukan waktu untuk bisa terakumulasi menjadi peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan.

Liberia tetap menjadi pengingat bahwa pemulihan pasca-krisis membutuhkan stabilitas kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang.

Bagaimana dengan Indonesia ?

Berdasarkan data dan fakta di atas, sangat jelas bahwa Indonesia sama sekali tidak termasuk dalam jajaran negara termiskin di dunia. Merujuk pada data resmi Bank Dunia (2024), Indonesia justru menduduki posisi yang jauh lebih baik dibandingkan narasi yang beredar.

Faktanya, Indonesia menempati peringkat ke-81 dari bawah dalam urutan negara dengan PDB per kapita terendah, yang menempatkannya dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Country).

Berdasarkan indikator daya beli riil, PDB per kapita PPP Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 16.448,28 dolar internasional. Angka ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berada puluhan tingkat di atas negara-negara yang disebutkan dalam daftar di atas.