Angka Stunting di Purwakarta Masih Tinggi

Angka Kemiskinan Ekstrem di Temanggung Turun Signifikan

Sri Sultan Andalkan TKD dan Lumbung Mataraman Atasi Kemiskinan

Berantas Kemiskinan, Perpustakaan Jadi Investasi Pendidikan

Angka Kemiskinan Padang Turun Menjadi 4,17%

 Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021, yang tercatat 4,94 persen.

Pemerintah Optimis Penurunan Kemiskinan Ekstrem di 2024 Capai 0,5%

Dikit-Dikit Bansos

Pemkab Bangka Target 311 Anak Stunting Sembuh Tahun Depan

Ribuan Keluarga Kota Serang Miskin Ekstrem, Caleg NasDem: Pemkot Ngapain Aja?

Kota Serang: Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Agustus 2023 lalu, sedikitnya ada 8.799 keluarga di Kota Serang, Banten masuk kategori miskin ekstrem. Miskin ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. 

Keluarga Syarif, 60 tahun, dan isterinya Aniah, 54 tahun, adalah salah satu keluarga miskin ekstrem di Kota Serang. Syarif yang tinggal di Kampung Lebak Sili, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten, sudah dua tahun terakhir tidak bekerja karena sakit-sakitan. 

Sebelumnya Syarif bekerja sebagai kuli panggul di Pasar Rau, Kota Serang, sementara isterinya, Aniah bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan tidak menentu. Aniah rata-rata memperoleh Rp400 ribu per bulan untuk menghidupi delapan orang anak. 

Melihat kondisi tersebut, Caleg Nasdem Kota Serang, Wibowo, menyebut begitulah potret masyarakat Kota Serang sesungguhnya. Di Ibu Kota Provinsi Banten ini, masih ada 8.000 lebih keluarga yang miskin ekstrem. 

"Pemkot kerjanya ngapain saja, kenapa jumlah warga miskinnya masih banyak," ungkap Wibowo, Senin, 13 November 2023.

Padahal, tambah Wibowo, sesuai Inpres No 4 tahun 2022, program pengentasan kemiskinan harus selesai di tahun 2024. "Harusnya program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas Pemkot Serang untuk diselesaikan," ujar Caleg Dapil 1 Kota Serang ini lagi.

Ironisnya, banyak program bantuan pemerintah bagi keluarga miskin, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun jumlah keluarga miskin masih tetap membengkak.

Hal ini membuat Wibowo menaruh curiga dengan bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran atau tidak. Bahkan Wibowo akan mengecek bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak. 

"Saya akan cek, apakah bantuan pemerintah itu tepat sasaran atau tidak," ancam caleg dengan nomor urut tujuh itu.

Tidak Valid, 30 Ribu Warga Bangka Dikeluarkan dari DTKS

Kabupaten Bangka mengatakan pihaknya melakukan pemuktahiran DTKS agar tepat sasaran setiap tahun.

Patung Jokowi

Kota Semarang Darurat ODGJ

Bupati Bantah Ada Kelaparan Berujung Korban Jiwa di Yahukimo

Ganjar-Mahfud Bakal Dobrak Kemiskinan

Harus Hadapi Krisis Utang, Negara Berkembang Potong Anggaran USD220 Miliar

Beberapa negara termiskin di dunia menghadapi pemotongan anggaran sebesar USD220 miliar dalam lima tahun ke depan akibat krisis utang yang telah mendorong banyak orang ke jurang gagal bayar (default).

Babel Anggarkan Rp14 Miliar untuk Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

Program penuntasan kemiskinan di Babel, sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat yang membutuhkan penambahan penghasilan.

Pemerintah Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas

Pemkab Garut Anggarkan Rp760 Miliar untuk Kemiskinan Ekstrem

Anggaran Rp760 miliar lebih itu berasal dari berbagai dinas di Kabupaten Garut.

Kawasan Kumuh di Palembang Tersisa 900 Hektare

Pemkot Palembang Bentuk Tim Penanggulangan Stunting di 18 Kecamatan

Angka Kemiskinan Ekstrem Diharapkan di Bawah 1% pada 2024

Menko PMK: Angka Kemiskinan Ekstrem Tersisa 1,12 Persen

Pemerintah Optimistis Kemiskinan Ekstrem Bisa 0% Tahun Depan

CORE Indonesia Sebut Target Penurunan Kemiskinan 2024 Terlalu Optimistis

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memandang target penurunan angka kemiskinan pada 2024 terlalu optimistis. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menurunkan angka kemiskinan pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen pada tahun depan.

"Bahkan 6,5 persen ya. Ini yang lebih optimistis lagi," ujar Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, dalam program Live Event Metro TV, Rabu, 16 Agustus 2023.

Menurut Faisal, Indonesia belum pernah mencapai penaikan atau penurunan satu persen angka kemiskinan hanya dalam waktu satu tahun. Saat ini, angka kemiskinan Indonesia berada pada level 9,4 persen.

"Jadi ini yang menurut saya agak kurang realistis," kata Faisal.

Setidaknya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Terlebih pada masa terakhir periode kepemimpinan Jokowi.

Pemerintah Optimalisasi Bonus Demografi hingga Transformasi Ekonomi

Jokowi Bangga Indonesia Naik Kelas Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas

Jokowi Ungkap Angka Kemiskinan & Pengangguran Turun

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang RAPBN dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.

Jokowi menyebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil memilihkan ekonomi secara cepat pada masa covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga secara konsisten berada di atas 5,0% selama tujuh kuartal terakhir. 

"Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021, menjadi 5,45% pada Februari 2023," ujar Jokowi. 

Jokowi juga membeberkan tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023. Puncak tingkat kemiskinan Indonesia sendiri terjadi di masa pandemi yakni mencapai 10,19% pada September 2021. 

"Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023," ujarnya.

Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, kata Jokowi, telah membawa Indonesia naik kelas. Indonesia berhasil masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (Upper-Middle Income Countries) pada 2022.

Ketua DPD Kritik Maraknya Kemiskinan Belum Teratasi Pemda

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan pandanganya selama menjabat sebagai ketua DPD RI masa bakti 2019-2024.

Ironis, Ketimpangan Si Kaya dan Si Miskin di Indonesia Makin Meningkat

Tingkat kemiskinan Indonesia tercatat menurun, namun ironisnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru meningkat. Bahkan, melampaui masa puncak pandemi covid-19. Rasio ketimpangan ini pun menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggambarkan suatu kemajuan yang patut disyukuri. Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah mengalami penurunan.

BPS mencatat jumlah angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36?ri jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini berkurang 460 ribu orang dari September 2022.

Atqo Mardiyanto, Sekretaris Utama BPS menjelaskan angka kemiskinan yang menurun disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya berkurangnya jumlah pengangguran terbuka, tingkat inflasi yang semakin melandai, dan konsumsi masyarakat yang semakin tinggi.

Bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan dan bansos sembako juga berkontribusi atas berkurangnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Ironisnya, meski jumlah orang kategori miskin berkurang. Namun, jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru semakin melebar. 

Dari catatan BPS, tingkat ketimpangan berdasarkan gini rasio di desa dan perkotaan naik dari sebelumnya 0,381, kini meningkat ke 0,388. Ketimpangan terasa di perkotaan karena rasio gini yang naik dari 0,402 menjadi 0,409.

Kondisi ketimpangan per Maret 2023 itu tercatat sebagai yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Pasalnya di Maret 2018, rasio gini sempat menyentuh 0,389. Lalu, trennya menurun.

Menurut BPS, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menegah ke bawah. Salah satu faktor pendorongnya adalah melejitnya konsumsi dari kelompok teratas setelah pandemi berlalu yang di dukung oleh dicabutnya pembatasan mobillitas.

Ketimpangan yang melebar menjadi indikasi pemerataan ekonomi yang belum merata. Apalagi, gelombang pemutusan hubungan kerja yang banyak dialami oleh warga kategori miskin dan rentan miskin pada saat pandemi covid-19 lalu tentunya turut menekan tingkat konsumsi kelompok masyarakat tersebut.

Pemerintah Menargetkan Kemiskinan Ekstrem 0% pada 2024

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem bukan perkara mudah. Seluruh pihak diajak bekerja sama mewujudkan target tersebut. 

Dalam keterangannya hari ini, Senin 14 Agustus 2023, Muhadjir menyebut masih butuh kerja keras untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024. 

Muhadjir mengatakan pemerintah sudah membuat berbagai program, salah satunya yakni Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang diinisiasi Kementerian Sosial.

PENA disebut bisa memberikan kontribusi dalam meningkatakan kesejahteraan ekonomi dan menciptakan peluang kerja baru bagi rumah tangga miskin ekstrem.

Muhadjir menyebut PENA telah menunjukan hasil yang cukup baik, di mana persentasi penduduk miskin ekstrem tercatat 1,12 persen per Maret 2023. Angka tersebut turun signifikan dari September 2022 yang sebesar 1,74 persen.

Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan program pengentasan kemiskinan esktrem perlu difokuskan pada program pemberdayaan, kemudian pelatihan keterampilan dan dukungan finansial yang lebih baik. 

Muhadjir pun optimis angka kemiskinan ekstrem semakin turun dari waktu ke waktu asalkan pengusaha UMKM terus berkembang.