Tren PHK Bikin Kelas Menengah Indonesia Terus Menyusut

Jakarta: Tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja yang terus berlanjut membuat proporsi kelas menengah diproyeksikan akan kembali menyusut pada tahun ini.

"Hal tersebut akan mendorong tergerusnya jumlah kelas menengah di Indonesia," kata Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov dalam diskusi daring, dikutip Minggu, 3 Agustus 2025.

Dalam satu dekade terakhir, tekanan terhadap kelompok ini semakin besar. Indef mencatat data dari 2019 hingga 2024 menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia.

Kelas menengah didefinisikan sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran antara 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan, yaitu sekitar Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan.

Pada 2019, jumlah penduduk kelas menengah sebanyak 57,33 juta jiwa. Namun, angka ini terus menurun dalam lima tahun terakhir. Pada 2020 dan 2021, jumlahnya stabil di angka 53,83 juta jiwa. Tetapi, mulai mengalami penurunan tajam di tahun-tahun berikutnya yakni 49,51 juta jiwa pada 2022, 48,27 juta jiwa pada 2023, dan 47,85 juta jiwa pada 2024.

Persentase populasi kelas menengah terhadap total penduduk juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2019, kelas menengah mencakup 21,45 persen dari populasi Indonesia. Angka ini terus menyusut hingga mencapai 17,13 persen pada tahun lalu.
 

Baca juga: PHK 'Dimana-mana', Tingkat Kemiskinan di Indonesia Terancam Membeludak

(Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Medcom.id)
 

Upaya pangkas ketimpangan melambat

Dalam kesempatan sama, peneliti pusat makroekonomi dan keuangan Indef Riza A. Pujarama menyampaikan Indonesia mengalami perlambatan atau stagnasi dalam menurunkan ketimpangan. Berdasarkan data BPS 2025, indeks Gini atau rasio ketimpangan berada di angka 0,375, lebih baik dari target pemerintah dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (DRKP) 2025, yaitu di kisaran 0,379-0,385.

Kendati demikian, menurut Riza, angka ketimpangan cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Ketimpangan di wilayah pedesaan menunjukkan tren penurunan yang lebih konsisten dibandingkan wilayah perkotaan. Pada 2011, rasio Gini pedesaan mencapai 0,340, hanya menurun 0,041 poin menjadi 0,299 pada 2025.

Sementara itu, rasio Gini perkotaan masih relatif tinggi, meski menunjukkan penurunan dari angka tertinggi 0,431 di 2014 menjadi 0,395 pada 2025. "Sebenarnya angka ketimpangan kita masih relatif stagnan, meskipun ada tren penurunan," imbuh dia.