PHK 'Dimana-mana', Tingkat Kemiskinan di Indonesia Terancam Membeludak

Jakarta: Indonesia perlu bersiap menghadapi potensi peningkatan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak selaras dengan penciptaan lapangan kerja, sehingga memperbesar risiko sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan, salah satu indikator menunjukkan kegagalan penyerapan tenaga kerja dengan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa tahun terakhir. 

Indef mencatat pada semester I-2025, jumlah PHK tercatat mencapai 42.385 orang, meningkat 32,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar  32.064 orang. Jumlah tersebut pun meningkat dari 2023 sebesar 21,5 persen atau 26.400 pekerja.

Fenomena ini memperlihatkan tren peningkatan PHK yang konsisten, khususnya di daerah-daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa, yang berisiko mendorong naiknya angka kemiskinan secara nasional. Indef mencatat di Jawa Tengah jumlah PHK mencapai 10.995 pekerja hingga semester I 2025, lalu diikuti Jawa Barat (9.494), Banten (4.267), DKI Jakarta (2.821), Jawa Timur (2.246), Kalimantan Barat (1.869) dan lainnya. 

"Di Jawa, jumlah PHK-nya tinggi dan ini berisiko mengerek tingkat kemiskinan di Indonesia," kata Abra dalam diskusi daring bertajuk 'Angka Kemiskinan Turun, Kesejahteraan Naik?' dikutip Minggu, 3 Agustus 2025.

Selain itu, terdapat proyeksi perlambatan penciptaan lapangan kerja baru secara global yang turut berdampak pada Indonesia. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan terjadi penurunan sebesar 0,2 persen dalam pertumbuhan penciptaan pekerjaan baru di level global.

Kondisi ini menjadi alarm bagi Indonesia untuk mengantisipasi potensi perlambatan serupa di dalam negeri, yang dapat mempersempit peluang kerja dan memperbesar potensi pengangguran.
 

Baca juga: Fenomena 'Rojali-Rohana' Makin Marak Gegara Angka Kemiskinan Perkotaan Membeludak

(Potret kemiskinan di Indonesia. Foto: Medcom.id)
 

Orang miskin Indonesia bakal makin miskin

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan ekstrem Indonesia turun menjadi 0,85 persen, atau sekitar 2,68 juta jiwa, menyusut sekitar 400 ribu orang dari periode sebelumnya. Ini melalui perhitungan Bank Dunia dengan batas pengeluaran berdasarkan purchasing power parity (PPP) 2017 sebesar USD2,15 per kapita per hari.

Menurut Abra, angka tersebut masih tergolong tinggi dan menyisakan risiko besar. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terjerumus kembali ke level miskin ekstrem, jika tidak ada bantuan sosial yang memadai. 

"Masih ada resiko penduduk yang miskin tadi jatuh ke jurang miskin ekstrem, ketika program bantuan sosial tidak bisa menyentuh mereka," tutur Abra.

Kemudian, lanjut dia, jika menggunakan standar Bank Dunia baru PPP 2021 dengan batas USD3 per kapita per hari, maka tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai 5,4 persen dari total populasi. Angka ini dikatakan lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam di kisaran satu sampai dua persen.

"Indonesia menjadi negara dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi kedua setelah Filipina," sebut Abra.