Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
85% Sekolah Pascabencana di Sumatra-Aceh Kembali Beroperasi
M. Iqbal Al Machmudi • 30 December 2025 18:15
Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan sebanyak 85 persen satuan pendidikan di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara telah kembali beroperasi. Proses pemulihan fasilitas pendidikan terus dikebut agar kegiatan belajar mengajar kembali normal.
"Sekolah yang sudah bisa beroperasi untuk di Aceh ada 2.226 sekolah atau 81 persen, Sumatra Barat 380 sekolah atau 86 persen, dan di Sumatra Utara 902 sekolah atau 95 persen. Total keseluruhan sekolah yang sudah bisa beroperasi 85 persen," ujar Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 30 Desember 2025.
Meskipun mayoritas sekolah sudah beroperasi, Mu'ti mencatat masih terdapat 54 sekolah yang mengalami kerusakan sangat serius hingga rusak total. Sebagai solusi jangka pendek agar siswa tetap bisa belajar, kementerian telah menyalurkan puluhan tenda darurat ke lokasi bencana.
Adapun rincian bantuan tersebut meliputi 14 tenda di Aceh, 21 tenda di Sumatra Barat, dan 19 tenda di Sumatra Utara. Sementara itu, ratusan sekolah lainnya masih dalam tahap sterilisasi dari sisa material banjir dan lumpur.
"Total yang masih dalam proses pembersihan ada 587 sekolah. Proses pembersihan terus kami lakukan karena tingkat kerusakan dan juga dampak dari banjir sangat berat sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama dari sekolah-sekolah yang lainnya," jelas Mu'ti.

Sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang memulai kembali aktivitas belajar mengajar. Foto: Istimewa.
Secara keseluruhan, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra dan Aceh telah berdampak pada 4.149 sekolah. Sebaran sekolah terdampak paling besar berada di Aceh dengan 2.756 sekolah, disusul Sumatra Utara 950 sekolah, dan Sumatra Barat 443 sekolah.
Pemerintah memastikan koordinasi lintas lembaga terus berjalan untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur pendidikan yang rusak berat agar seluruh siswa dapat kembali belajar di ruang kelas yang layak.