Cegah Korupsi di Kawasan Perbatasan, BNPP RI Perkuat SPIP Terintegrasi

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan manajemen risiko, serta mendorong efektivitas pencegahan korupsi, khususnya dalam pengelolaan kawasan perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Salah satunya melalui Forum Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Lingkup Sekretariat Tetap BNPP, pada Senin, 18 Mei 2026. F

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, mengatakan penguatan SPIP Terintegrasi merupakan fondasi penting dalam mendukung reformasi birokrasi, serta mewujudkan pengelolaan perbatasan negara yang profesional dan berintegritas. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih BNPP selama 11 kali berturut-turut perlu diimbangi dengan penguatan kualitas pengendalian internal secara berkelanjutan.

“Pengendalian intern bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan atau aparat pengawas, melainkan kewajiban seluruh pegawai. Kita harus mampu menyiapkan langkah mitigasi, antisipasi, dan respon organisasi terhadap potensi pelanggaran, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi membangun budaya kerja yang sehat, profesional, dan berintegritas,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Mei 2026.

Budi mengungkapkan hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi pada 2025 menunjukkan masih perlunya peningkatan, khususnya pada aspek manajemen risiko dan efektivitas pengendalian korupsi. Berdasarkan evaluasi tersebut, indeks maturitas SPIP BNPP tercatat sebesar 2,947, indeks manajemen risiko 2,802, serta indeks efektivitas pengendalian korupsi 2,562.

Forum Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Lingkup Sekretariat Tetap BNPP. Dok. BNPP RI

Forum penguatan SPIP ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis, antara lain Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP, Fauqi Achmad Kharir, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, serta Ketua Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye KPK, Adhi Setyo Tamtomo.

Materi yang disampaikan mencakup strategi penguatan pengendalian korupsi, mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penguatan integritas aparatur negara.

Selain sesi pemaparan, kegiatan ini diisi dengan penyusunan rencana aksi SPIP pada 2026 oleh unit kerja di lingkungan BNPP bersama tim BPKP. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pedoman konkret dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern dan pengawasan di lingkungan BNPP maupun PLBN.

Melalui forum ini, BNPP menegaskan komitmennya terus membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Penguatan SPIP Terintegrasi diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara yang bersih dan berintegritas.