Profesionalisme Aparat Kunci Reformasi Polri

Jakarta: Perjalanan reformasi di tubuh Polri menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk dari kalangan pakar hukum, pengamat politik, hingga mahasiswa. Konsistensi profesionalisme penegakan hukum dan penguatan pengawasan dinilai menjadi kunci pembenahan institusi Korps Bhayangkara ke depan.

Pengamat hukum Trubus Rahardiansyah memaparkan analisis kritis terkait tantangan struktural dan kultural yang masih dihadapi Polri. Dia menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, sebagai fondasi utama reformasi.
 

"Transparansi dan profesionalisme aparat harus diwujudkan melalui sistem yang akuntabel, regulasi yang tegas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelayanan publik semakin berkeadilan," ujar Trubus dalam Diskusi Publik bertema “Evaluasi Tantangan dan Masa Depan Reformasi: Menata Kembali Reformasi Polri, Transparansi, Profesionalisme, dan Pelayanan Publik” di Jakarta, Sabtu, 13 Desember 2025.

Sementara, pengamat politik Bonifasius Hargen menyoroti dimensi politik dan tata kelola yang tidak dapat dilepaskan dari reformasi kepolisian. Ia menilai reformasi Polri membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari negara dan masyarakat.

“Reformasi yang berkelanjutan membutuhkan kemauan politik, keterbukaan institusi, serta partisipasi masyarakat sipil agar Polri semakin adaptif terhadap tuntutan demokrasi,” ujar Bonifasius.

Para pengamat yang hadir sepakat mendukung komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Diskusi ini diselenggarakan oleh Forum Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (FPSHI) bersama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).


Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqqie. Foto: Dok. BPMI Setpres.

Para mahasiswa yang berpartisipasi menyampaikan pandangan dan harapan agar reformasi Polri terus berjalan secara konsisten demi terwujudnya institusi kepolisian yang modern, humanis, dan dipercaya masyarakat. Diskusi ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif untuk merumuskan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang strategis. 

Hasil diskusi ini nantinya diharapkan menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam menata kembali arah reformasi Polri yang berorientasi pada transparansi, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.