Demokrasi Tak Bisa Dijaga Sendiri, IYDF Dorong Sinergi Partai, Sipil hingga Media

Jakarta: Perwakilan partai politik, peneliti, aktivis masyarakat sipil, hingga insan media berkumpul dalam Indonesia Youth Democracy Forum (IYDF) 2026 untuk mencari titik temu dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di tengah meningkatnya polarisasi politik dan menurunnya kepercayaan publik.

Diskusi yang digelar pada Rabu, 22 Juli 2026, itu menyoroti tiga isu utama, yakni hubungan antara partai politik dan masyarakat, peran masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik, serta pengaruh media sosial terhadap kualitas ruang diskusi demokrasi.

Perwakilan partai politik menilai keterlibatan generasi muda perlu diwujudkan secara nyata, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam aktivitas politik. Kepala Unit Rumah Kerja DPP Partai Perindo Agus Taufiq mengatakan reformasi kelembagaan, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik, diperlukan untuk mengurangi tingginya biaya politik sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi kader muda.

Muda atau tua itu bukan tentang usia, melainkan keberpihakan pada kebaruan dan kemajuan. Kita butuh potong generasi agar orang muda terlibat secara bermakna dalam struktur serta kebijakan strategis, ujarnya.

Anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Farhan Azis, menambahkan bahwa politisi muda perlu memiliki semangat untuk mendorong perubahan dari dalam sistem politik melalui kompetisi yang sehat.

Peran Media Sosial

Di sisi lain, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani, menegaskan kritik yang disampaikan masyarakat sipil merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang dijamin konstitusi.

Kritik itu dijamin secara konstitusi. Kita tidak boleh memposisikan masyarakat sipil sebagai konsultan. Ketika ada kebijakan yang bolong atau titik rawan korupsi, itu kami kritisi berdasarkan data sebagai bentuk masukan, kata Eva.

Pandangan tersebut mendapat respons positif dari perwakilan partai politik yang menilai masukan masyarakat sipil perlu menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan publik.

Diskusi juga menyoroti peran media sosial dalam demokrasi. Content creator Indah Gunawan mengingatkan algoritma platform digital cenderung memperkuat konten yang memicu emosi dan polarisasi. Sementara itu, komentator politik Based.Indo menilai media sosial tetap memiliki nilai strategis karena memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan memperkuat pengawasan publik terhadap pengambil kebijakan.

Perwakilan media massa dari Tempo dan Harian Kompas menegaskan pers terus beradaptasi dengan perkembangan platform digital tanpa mengabaikan prinsip independensi dan verifikasi jurnalistik sebagai pembeda dari arus informasi di media sosial.

Para peserta forum sepakat bahwa penguatan demokrasi tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja. Kolaborasi antara partai politik, masyarakat sipil, media, dan generasi muda dinilai menjadi prasyarat untuk membangun ekosistem demokrasi yang lebih sehat, inklusif, dan responsif. (Kelvin Yurcel)