Etika Berpendapat di Era Media Sosial Dinilai Perlu Terus Dijaga

Jakarta: Budaya kritik yang sehat dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dinilai penting pada era derasnya arus informasi di media sosial. Pengamat politik Ayip Tayana mengatakan kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun penyampaian tetap didasarkan  argumentasi dan etika publik.

"Janganlah sampai hal-hal seperti itu malah berlarut-larut. Karena demokrasi ini kan membutuhkan kebebasan berbicara, tapi juga butuh kedewasaan dan tanggung jawab," kata Ayip dalam keterangan pers dikutip, Minggu, 19 Juli 2026.

Ayip menjelaskan kritik yang konstruktif semestinya diarahkan pada kebijakan atau program sehingga dapat menjadi masukan bagi perbaikan penyelenggaraan negara. Ia juga menyoroti kecenderungan konten bernada negatif atau emosional lebih mudah memperoleh perhatian di media sosial. Kondisi tersebut menurutnya perlu disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru mengenai pandangan masyarakat secara keseluruhan.

"Di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, yang digunakan hanyalah untuk menyulut emosi, menyulut kemarahan, dan tujuan hanya untuk itu. Hanya mau orang lain itu marah dengan pernyataan-pernyataannya," jelasnya.

Terkait dinamika politik, Ayip menilai perdebatan di media sosial tidak selalu mencerminkan keseluruhan pandangan publik. Ia mengingatkan bahwa legitimasi pemerintahan juga ditentukan melalui proses konstitusional dan pemilu.

Ilustrasi. Foto: Dok. Media Indonesia.

"Secara elektoral dan konstitusional, Pak Prabowo menang 58 persen dengan sekali putaran melawan 2 orang kandindat yang mestinya bisa 2 putaran. Itu legitimasinya kuat sekali," ungkapnya.

Ayip juga menyinggung sejumlah hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah masih berada pada level mayoritas.

"Artinya, berbagai hasil survey ini dapat dijadikan indikator bahwa dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini masih berada di tingkat mayoritas," ungkapnya.

Ayip berharap ruang demokrasi di Indonesia dapat terus dijaga melalui kritik yang berbasis data, argumentasi, dan kepedulian terhadap perbaikan kebijakan publik, sehingga perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi serangan personal yang memecah belah.