Kemenhut Pastikan Perbaikan Berkelanjutan Ekosistem Perdagangan Karbon

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon nasional secara berkelanjutan. Hal ini guna mengoptimalkan potensi besar yang selama ini terhambat.

“Saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita ini. Karena kita paham potensinya sangat besar, namun selama ini terhenti karena ada cara pandang yang berbeda, sehingga potensi yang sedemikian besar sangat terlambat untuk direalisasikan,” kata Raja Juli di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 5 Agustus 2026.
 

Ia menjelaskan, landasan penguatan tersebut telah diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon serta aturan teknis Permenhut Nomor 6 Tahun 2026. Langkah regulatif ini mengantongi apresiasi dari berbagai lembaga internasional seperti ICVCM, Verra, dan IETA.

Selain regulasi, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mulai membuka peluang perdagangan karbon di kawasan konservasi. Salah satu proyek percontohan dikembangkan di Taman Nasional Way Kambas seiring pembentukan Satgas Inovasi Pendanaan Taman Nasional lewat skema blended finance.

“Kita berharap berbagai pendekatan baru ini, termasuk perdagangan karbon di taman nasional, dapat memperkuat forest governance menuju carbon market yang memiliki high integrity dan high quality,” ujar Raja Juli.


Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam audiensi bersama ICBA di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta. Foto: ANTARA/HO-Kemenhut RI.

Raja Juli menegaskan, pasar karbon tidak hanya menyasar korporasi swasta, tetapi dirancang memberi dampak langsung bagi masyarakat melalui proyek Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Langkah ini diambil agar manfaat ekonomi karbon dirasakan lebih luas sekaligus memperkuat tata kelola kehutanan.

Langkah Kemenhut membenahi ekosistem perdagangan karbon ini pun mendapat tanggapan positif dari pelaku industri. Salah satunya dari Ketua Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance (ICBA), Raffael Kardinal.

“Kami sangat terbantu dengan kinerja dari Kemenhut karena kami memiliki beberapa carbon project yang sedang berjalan,” ujar Raffael.

Raffael memaparkan sejumlah proyek yang kini tengah berjalan, di antaranya pengelolaan hutan seluas 73 ribu hektare di kawasan penyangga Taman Nasional Manusela, Maluku, yang sedang memproses validasi internasional. Selain itu, terdapat proyek restorasi karbon seluas 97 ribu hektare di Halmahera Utara melalui metode carbon removal atau penanaman kembali pada lahan bekas tebangan.