Pendiri Telegram Pavel Durov Dijerat Tuduhan Terorisme, Ini Alasan dan Profilnya

Jakarta: Rusia resmi menetapkan pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, sebagai buronan internasional atas tuduhan memfasilitasi kegiatan terorisme.

Langkah ini semakin memperuncing perseteruan panjang antara pemerintah Rusia dan pihak Telegram.

Telegram sendiri merupakan aplikasi pesan instan dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan. Platform ini dikenal luas karena kebijakan anti-sensornya, yang tak jarang memicu ketegangan dengan pemerintah di berbagai negara.

Salah satunya Prancis, yang sempat memberlakukan larangan bepergian terhadap Durov pada akhir 2024 sebelum akhirnya dicabut pada 2025.

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) mengumumkan dakwaan resmi terhadap Durov pada Rabu, 29 Juli 2026. Sehari kemudian, badan pengawas keuangan Rusia, Rosfinmonitoring, memasukkan nama Durov ke dalam daftar teroris dan ekstremis.
 

Alasan Rusia Memburu Pavel Durov

Mengutip kantor berita pemerintah Rusia, TASS, Durov didakwa berdasarkan Pasal 205.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia tentang fasilitasi kegiatan terorisme. Pasal tersebut menjerat tindakan menghasut, merekrut, melibatkan, membiayai, atau memberikan bantuan bentuk lain demi pelaksanaan tindak pidana terorisme.

FSB menyatakan bahwa pengelola Telegram berulang kali menolak menghapus saluran, grup percakapan, serta bot yang diduga dimanfaatkan oleh badan intelijen Ukraina dan organisasi yang dikategorikan Rusia sebagai kelompok teroris atau ekstremis. Situasi ini terjadi di tengah invasi pemerintah Rusia terhadap Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari 4 tahun.

Salah satu tuduhan secara khusus berkaitan dengan chatbot pencari jodoh di Telegram bernama Daivinchik atau Leo-Dating.

FSB menuduh dinas keamanan Ukraina menggunakan chatbot tersebut untuk memikat dan merekrut warga Rusia guna melakukan 'aksi sabotase dan terorisme'.

Lembaga tersebut menyatakan bahwa 46 pengguna chatbot tersebut, yang berusia antara 12 hingga 22 tahun, telah ditahan di berbagai wilayah Rusia sejak Juli 2025 atas tuduhan penyerangan terhadap petugas penegak hukum, pembakaran, dan aksi kejahatan lainnya

FSB juga mengklaim telah mencatat sekitar 153.000 tindak pidana di Rusia yang menggunakan media Telegram sejak tahun 2022.

Otoritas Rusia mengaitkan platform tersebut dengan sejumlah serangan besar, termasuk penembakan massal di Crocus City Hall, pembunuhan Daria Dugina dan blogger militer Vladlen Tatarsky, serta beberapa serangan yang menargetkan pejabat militer Rusia.

Berdasarkan laporan TASS, lembaga pengawas komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengklaim telah mengirimkan lebih dari 150.000 permintaan penghapusan konten kepada Telegram. Namun, menurut pemerintah Rusia, permintaan-permintaan tersebut tidak diindahkan.

Jika terbukti bersalah berdasarkan Pasal 205.1, Durov terancam hukuman penjara antara delapan hingga 15 tahun, denda berat, atau bahkan hukuman penjara seumur hidup.

Penggunaan media sosial kerap kali menjadi topik terkait perang Ukraina. Sebelumnya, Rusia dan Ukraina kerap saling tuduh terkait penggunaan Telegram sebagai sarana rekrutmen tentara bayaran dalam perang yang sedang berlangsung.
 

Respons Pavel Durov

Durov dengan foto menunjukkan jari tengah. (X/@telegram)

Belum ada tanggapan resmi secara langsung dari Durov mengenai penetapan ini. Ia juga menolak memberikan komentar saat dihubungi oleh kantor berita Prancis, AFP.

"Pavel Durov tidak ingin memberikan komentar pada tahap ini," ujar perwakilan Telegram kepada AFP.

Meski belum ada pernyataan resmi, akun resmi Telegram di platform X mengunggah foto Durov yang mengacungkan jari tengah tak lama setelah pengumuman FSB keluar, sebuah gestur yang dikenal luas sebagai simbol rasa tidak hormat.


Tangkapan layar meme postingan Durov. (X/@Durov)

Durov kemudian mengunggah sebuah meme yang membandingkan status dirinya sebagai “teroris” dengan momen pertemuan antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan perwakilan kelompok Taliban.

Perselisihan ini bukan pertama kalinya terjadi antara Durov dan pemerintah Rusia. Rusia sempat berupaya memblokir Telegram antara tahun 2018 hingga 2020 yang berakhir tanpa hasil.

Awal tahun ini, Durov mengungkapkan bahwa otoritas Rusia telah membuka penyelidikan kriminal terhadap dirinya. Ia menuduh Rusia merekayasa dalih untuk membatasi akses ke Telegram sebagai bagian dari upaya "menekan hak atas privasi dan kebebasan berpendapat."
 

Profil Pavel Durov

Pavel Valeryevich Durov lahir di Leningrad (kini Saint Petersburg) pada 10 Oktober 1984. Ia dikenal sebagai pengusaha teknologi yang mendirikan dua platform komunikasi besar, yakni VKontakte dan Telegram.

Pada 2006, Durov bersama kakaknya, Nikolai Durov, mendirikan VKontakte (VK). Jejaring sosial yang kerap dibandingkan dengan Facebook ini berkembang pesat menjadi platform media sosial terbesar di Rusia.

Hubungan Durov dengan pemerintah Rusia mulai merenggang setelah VK kerap dijadikan sarana komunikasi bagi para demonstran dan kelompok oposisi. Durov mengaku menolak perintah aparat keamanan untuk menutup komunitas oposisi tersebut serta menolak menyerahkan data pribadi pengguna, termasuk data para aktivis Ukraina.

Akibat tekanan tersebut, Durov akhirnya menjual seluruh saham kepemilikannya di VK dan memilih hengkang dari Rusia pada 2014 setelah kehilangan kendali atas perusahaan yang didirikannya.
Telegram sendiri sudah dikembangkan oleh Pavel dan Nikolai sejak 2013.

Pavel bertindak sebagai pendiri, pemilik, sekaligus CEO, sedangkan Nikolai memegang peran kunci dalam pengembangan teknologi serta protokol enkripsi aplikasi.

Pada 2017, Durov memindahkan markas operasional Telegram ke Dubai dan kini menetap di kota tersebut dengan memegang kewarganegaraan Uni Emirat Arab serta Prancis.

Jumlah pengguna aktif bulanan Telegram menembus angka satu miliar pada tahun 2025. Aplikasi ini dimanfaatkan secara luas untuk percakapan pribadi, grup berskala besar, fungsi bot, serta saluran penyiaran (channel) yang sanggup menjangkau jutaan pelanggan.

Majalah Forbes menaksir kekayaan Durov mencapai sekitar 6,6 miliar dolar AS (sekitar Rp119 triliun). Sebagian besar aset kekayaannya terikat pada nilai kepemilikan saham di Telegram.

Sebelum menjadi buronan Rusia, Durov sempat tersandung proses hukum di Prancis. Ia ditangkap di Paris pada Agustus 2024 terkait penyelidikan atas dugaan pembiaran penggunaan Telegram untuk transaksi narkoba, penipuan, serta penyebaran materi eksploitasi seksual anak.

Durov kemudian dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar 5 juta euro. Pihak Telegram membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pemilik platform tidak sepantasnya dianggap bertanggung jawab secara otomatis atas setiap bentuk penyalahgunaan layanan oleh para penggunanya.