PBB Peringatkan Era 'Kebangkrutan Air' Global, 4 Miliar Orang Terdampak

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa dunia telah memasuki era “kebangkrutan air," bukan sekadar menghadapi krisis sementara.

Peringatan itu muncul di saat penggunaan air umat manusia sudah melampaui kapasitas terbarukan yang disediakan alam melalui hujan dan salju pada setiap tahunnya.

Sejak 1990-an, setengah dari danau besar dunia terus mengalami penyusutan, padahal danau-danau tersebut menopang secara langsung seperempat populasi global. Dalam lima dekade terakhir, hampir 410 juta hektare lahan basah alami, wilayah yang hampir setara luas Uni Eropa telah hilang.

Secara global, separuh kebutuhan air rumah tangga berasal dari air tanah. Lebih dari 40 persen air untuk irigasi diambil dari akuifer yang terus menyusut, dengan 70 persen akuifer utama menunjukkan penurunan jangka panjang.

Sekitar 4 miliar orang menghadapi kelangkaan air parah setidaknya satu bulan setiap tahun. Sementara itu, sekitar 75 persen populasi dunia tinggal di negara yang tergolong “tidak aman air” atau bahkan “sangat tidak aman air.”

Sebanyak 2,2 miliar orang belum memiliki akses terhadap air minum yang dikelola secara aman, dan 3,5 miliar lainnya tidak memiliki layanan sanitasi yang layak. Antara 2022 hingga 2023, sekitar 1,8 miliar orang hidup dalam kondisi kekeringan.

Kerugian tahunan akibat hilangnya jasa ekosistem lahan basah diperkirakan mencapai USD5,1 triliun, sedangkan biaya tahunan kekeringan mencapai US$307 miliar.

Makna Kebangkrutan Air

Dalam laporan utamanya yang terbaru berjudul Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era, Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB (UNU-INWEH) menyatakan bahwa dunia telah memasuki fase kebangkrutan air secara global.

Penulis utama laporan sekaligus Direktur UNU-INWEH, Kaveh Madani, menjelaskan persoalan ini melalui analogi keuangan sederhana, yakni menarik dana dari rekening tabungan.

“Jika kita terus menggunakan lebih dari yang tersedia atau pendapatan alami kita, maka kita harus menggunakan tabungan,” ujarnya, dikutip dari Anadolu, Rabu, 11 Februari 2026.

Madani menyebut istilah “kebangkrutan air” sebagai ungkapan yang kuat, namun bukan sekadar jargon.

“Ini bukan sekadar kata populer dan kami ingin orang-orang yang menggunakannya melakukannya secara bertanggung jawab,” katanya.

Menurutnya, seperti kebangkrutan finansial, kondisi ini mencerminkan kegagalan ketika anggaran yang tersedia tidak lagi seimbang dengan pengeluaran.

“Dengan cara yang sama seperti kebangkrutan finansial memaksa kita mengakui kenyataan pahit dan menerima bahwa model bisnis saat ini tidak lagi layak, kebangkrutan air memerlukan pengakuan jujur yang sama. Di banyak bagian dunia, model pembangunan dan sistem tata kelola air yang ada terbukti tidak berkelanjutan dan secara mendasar disfungsional,” tutur Madani

Madani menambahkan bahwa istilah “krisis” menyiratkan situasi sementara, padahal di banyak wilayah, persoalan air kini telah menjadi kondisi normal baru. Dunia, katanya, sedang berada di jalur pengurasan sumber daya air permukaan maupun air tanah.

Ancaman Eksistensial bagi Generasi Mendatang

Madani menjelaskan bahwa eksploitasi berlebihan atas sumber daya air telah merampas porsi yang seharusnya menjadi milik lingkungan, pemangku kepentingan yang tidak bersuara.

“Akibat perilaku ini, kita kini melihat komponen ekosistem yang gagal mencakup lahan basah yang tidak mampu memulihkan diri, akuifer yang tidak dapat terisi ulang dalam jangka pendek, gletser yang menyusut, spesies yang punah, dan berbagai tanda kerusakan lainnya,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kebangkrutan air dapat menimpa negara mana pun, terlepas dari tingkat kemakmurannya. Yang menentukan bukanlah kekayaan, melainkan keseimbangan antara pengeluaran air dan anggaran air yang tersedia.

“Seperti kebangkrutan finansial, Anda bisa miskin atau kaya. Yang penting adalah bagaimana Anda mengelola anggaran. Anda bisa kaya dan bangkrut, dan Anda bisa miskin dan tidak bangkrut.”

Madani menyebut laporan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah negara maju di Eropa dan Amerika Utara juga menghadapi konsekuensi kebangkrutan air. Namun, dampaknya tidak berbeda, terlepas dari tingkat ekonomi negara tersebut.

Ia menegaskan bahwa kebangkrutan bukanlah akhir dari segalanya. “Itu mengingatkan kita pada kegagalan, tetapi bukan akhir dunia. Ketika Anda mengakui kebangkrutan, Anda menerima bahwa Anda telah gagal, tetapi kemudian Anda ingin membuka jalan bagi masa depan.”

“Air adalah aset alam yang kita warisi dari leluhur kita, dan kita harus mewariskannya kepada generasi berikutnya. Melindungi aset alam yang berharga dan esensial ini harus menjadi tanggung jawab warga dan pemerintah di seluruh dunia. Jika kita tidak melakukannya, kita akan menghadapi ancaman eksistensial,” pungkasnya.

Baca juga:  Menakar Masa Depan Air di Jakarta