Menhan Minta Seluruh Pihak Kerja Sama Tangani Karhutla

Jakarta: Seluruh jajaran terkait diminta memperkuat kerja sama dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan koordinasi antarinstansi, proses pemadaman bisa dilakukan bertahap dan menyeluruh.

"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh unsur terkait harus terus diperkuat untuk mengendalikan titik-titik kebakaran, mencegah meluasnya dampak dan melindungi keselamatan masyarakat," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya dari akun Instagram-nya, dilansir dari Antara, Minggu, 23 Agustus 2026.

Hal tersebut disampaikan Sjafrie saat mengunjungi lokasi bencana karhutla di Riau, Sabtu, 22 Agustus 2026. Seluruh instansi juga diharapkan memiliki peta penanganan yang jelas demi menghindari tumpang tindih tugas antar instansi. Dengan demikian, kata dia, kerja antarinstansi bisa dilakukan sistematis dan membuahkan hasil maksimal.

"Seluruh sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan untuk menjaga keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan serta keamanan wilayah," ujar Sjafrie.

Upaya pemadaman karhula dengan helikopter water bombing di Kabupaten Kampar, Riau. Foto: Dokumentasi/BNPB

Pemerintah memfokuskan penanganan karhutla di enam provinsi yang paling rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Menurut Djamari, enam provinsi tersebut menjadi perhatian karena memiliki kawasan lahan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering pada musim kemarau dan diperparah pengaruh El Nino.

Selain enam provinsi tersebut, kebakaran terjadi di sejumlah kawasan lain, antara lain kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter untuk membantu pemadaman karhutla dari udara di berbagai wilayah terdampak.

"Kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan," kata Djamari.

Selain pemadaman melalui udara, pemerintah melakukan penanganan dari darat dengan menggunakan tangki fleksibel sebagai tempat penampungan air sementara untuk mendukung petugas di lapangan. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan terpadu.