Presiden Bolivia Pangkas 50 Persen Gaji Seluruh Pejabat, Termasuk Dirinya

La Paz: Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50 persen untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet di tengah gelombang protes yang terus meluas di negara tersebut.

Langkah itu disebut sebagai upaya pemerintah meredakan tekanan dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat yang telah melumpuhkan ibu kota administratif La Paz selama beberapa pekan terakhir.

Pengumuman disampaikan Paz ketika Bolivia memasuki pekan keempat aksi protes nasional setelah dialog antara pemerintah dan kelompok demonstran gagal mencapai kesepakatan.

“Presiden, bersama para menteri, telah memutuskan, bahwa sebagai bagian dari komitmen dan pengorbanan kami untuk negara, akan mengurangi gaji kami sebesar 50 persen,” kata Paz dalam pidato publiknya, seperti dikutip dari TRT World, Selasa, 26 Mei 2026.

Sebelum pemotongan, gaji bulanan presiden tercatat sebesar 24.978 boliviano (setara Rp64,2 juta), yang merupakan batas maksimum gaji pejabat publik di Bolivia.

Setelah kebijakan baru diterapkan, gajinya turun menjadi 12.489 boliviano atau Rp32,1 juta.

Protes Lumpuhkan Distribusi Barang

Rodrigo Paz mulai menjabat pada akhir 2025 dengan agenda membongkar kebijakan ekonomi sayap kiri yang diterapkan pemerintahan Evo Morales dan Luis Arce selama dua dekade terakhir.

Pemerintahannya kemudian mengadopsi kebijakan penghematan dan memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan internasional serta sektor swasta. Namun sejak awal Mei, kelompok masyarakat adat, penambang, guru, dan buruh pabrik melakukan blokade jalan secara besar-besaran.

Aksi tersebut mengganggu rantai pasok nasional dan memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, serta pasokan medis di sejumlah kota besar. Rumah sakit dan aktivitas ekonomi juga dilaporkan ikut terdampak.

Para demonstran menuntut pemerintah membatalkan kebijakan penghematan dan pemangkasan subsidi bahan bakar yang dinilai memperburuk biaya hidup masyarakat.

Namun Paz menegaskan langkah tersebut diperlukan untuk menstabilkan ekonomi Bolivia.

Pemerintah Bolivia juga menuding mantan Presiden Evo Morales berada di balik gelombang protes dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap serikat pekerja dan kelompok masyarakat adat.

Morales sebelumnya dilarang maju dalam pemilu 2025 yang dimenangkan Rodrigo Paz.

Baca juga:  Krisis Ekonomi Bolivia Picu Aksi Protes Besar di La Paz, 57 Demonstran Ditangkap