Prancis Sebut Ekspansi Permukiman Israel Berisiko Jadi Tak Terbendung

Paris: Prancis memutuskan melarang perdagangan barang yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan mendukung penerapan kebijakan serupa di seluruh Uni Eropa. 

Paris menilai perluasan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur berisiko mencapai titik yang "tidak dapat dipulihkan".

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Pascal Confavreux mengatakan keputusan tersebut diambil menyusul memburuknya situasi di Tepi Barat dan meningkatnya aktivitas pembangunan permukiman Israel.

"Sudah ada keputusan politik untuk melarang di Prancis produk-produk yang berasal dari permukiman. Keputusan ini sudah dibuat, dan ini adalah langkah besar," kata Confavreux, dikutip dari Anadolu, Kamis, 10 September 2026.

Menurutnya, salah satu perhatian utama Prancis adalah rencana pembangunan di kawasan E1, yang dinilai dapat memutus kesinambungan wilayah Tepi Barat dan mengancam kelangsungan solusi dua negara.

"Permintaan tender yang diterbitkan pada Agustus untuk pembangunan sebagian kawasan permukiman tersebut secara langsung mengancam kesinambungan wilayah Tepi Barat dan karena itu, secara de facto, solusi dua negara," ujarnya.

Confavreux mengatakan kebijakan tersebut sesuai dengan hukum internasional dan menegaskan langkah itu tidak dimaksudkan sebagai boikot terhadap Israel.

"Langkah ini sama sekali tidak merupakan boikot terhadap Negara Israel. Kebijakan ini secara khusus menargetkan wilayah Palestina yang diduduki," katanya.

Ia menambahkan Israel tetap merupakan mitra ekonomi Prancis dan hubungan perdagangan kedua negara akan terus dikembangkan.

Prancis telah melakukan persiapan untuk menerapkan larangan tersebut, tetapi masih perlu menyelesaikan sejumlah persoalan teknis dan hukum, termasuk mekanisme pelacakan serta verifikasi asal barang dan jadwal penerapannya.

Paris juga ingin kebijakan tersebut diperluas ke seluruh Uni Eropa. Namun, Confavreux mengatakan belum ada mayoritas di tingkat Eropa untuk mengambil keputusan bersama sehingga Prancis memilih bertindak secara nasional bersama sejumlah negara lain.

"Kami bergerak di tingkat nasional, secara kolektif dengan negara-negara lain," ujarnya, seraya mendesak Komisi Eropa mengajukan proposal untuk tindakan bersama.

Sebelumnya, para menteri luar negeri 12 negara mengumumkan dalam pernyataan bersama pada Selasa bahwa mereka akan memberlakukan atau mempertimbangkan pembatasan perdagangan terhadap barang yang berasal dari permukiman Israel yang dianggap ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Kedua belas negara tersebut mengatakan tindakan Israel di Tepi Barat merusak prospek solusi dua negara dan menekankan pentingnya mempertahankan kemungkinan pembentukan negara Palestina.

Israel kemudian mengumumkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang diduduki, yang melayani warga Palestina, sebagai respons terhadap langkah-langkah tersebut.