Polri Komitmen Tingkatkan Pelayanan Usai Banjir Dukungan di Bawah Presiden

Jakarta: Mabes Polri merespons positif besarnya dukungan berbagai elemen masyarakat terkait kedudukan institusi Polri yang tetap berada di bawah Presiden. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan dukungan tersebut menjadi motivasi kuat bagi Korps Bhayangkara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme kerja.

"Dukungan ini akan kami jadikan untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan untuk masyarakat dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 29 Januari 2026.
 

Sandi menjelaskan, sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini terus membuka diri terhadap masukan serta kritik dari seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola agar Polri menjadi institusi yang benar-benar diharapkan oleh publik.

"Terkait hal ini, Polri tentunya berkomitmen dan dalam posisi siap terus bekerja keras untuk masyarakat, sebagaimana tagline Polri untuk masyarakat," ujar jenderal bintang dua tersebut.

Lebih lanjut, Sandi memandang dukungan masyarakat ini sebagai penegas bahwa Polri harus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa. Ia menekankan bahwa Polri akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sesuai amanat reformasi.


Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Foto: Metrotvnews.com/Siti Yona Hukmana.

"Polri tentunya akan terus loyal dan bekerja sama secara maksimal di bawah Presiden Republik Indonesia untuk mendukung program-program unggulan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Institusi Korps Bhayangkara akan terus menjaga semangat reformasi seperti yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia," kata Sandi.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyepakati posisi Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Januari 2026 lalu.