Langka, Anggota Kongres AS Desak Transparansi Kemampuan Nuklir Israel

Washington: Sekelompok anggota Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat (AS) secara resmi mendesak Kementerian Luar Negeri AS untuk segera mengakhiri kebungkaman panjang pemerintah mengenai kemampuan senjata nuklir Israel.

Tuntutan transparansi ini mencuat di tengah ketegangan kawasan yang kian memanas akibat konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.

Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, para anggota parlemen menegaskan bahwa perang AS-Israel di Iran menjadi alasan utama mengapa kejelasan terkait status nuklir Israel sangat dibutuhkan saat ini.

Meskipun Israel diyakini telah memiliki senjata nuklir sejak dekade 1960-an, negara tersebut terus mempertahankan kebijakan ketidaktransparan tanpa pernah secara resmi mengonfirmasi keberadaan program persenjataannya, sebagaimana dikutip dari laporan Al Jazeera, Kamis, 7 Mei 2026.

Selama puluhan tahun, Gedung Putih juga mengambil sikap serupa dengan mempertahankan ambiguitas mengenai masalah tersebut.

"Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk sepenuhnya mengetahui keseimbangan nuklir di Timur Tengah, risiko eskalasi oleh pihak mana pun dalam konflik ini, dan perencanaan serta rencana darurat pemerintah," tulis surat yang ditandatangani oleh 30 anggota Kongres tersebut.

Mereka menilai bahwa kebijakan ambiguitas resmi ini justru membuat kebijakan nonproliferasi yang koheren di Timur Tengah menjadi hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Melalui surat tertanggal 4 Mei itu, para anggota parlemen secara gamblang mempertanyakan rincian kemampuan senjata nuklir Israel kepada Rubio, termasuk informasi spesifik mengenai hulu ledak dan peluncurnya.

Sorotan tajam terutama diarahkan pada Pusat Penelitian Nuklir Negev di Dimona, yang sejak lama diyakini sebagai jantung dari program nuklir Israel. Kongres secara kritis mempertanyakan kapasitas pengayaan uranium Israel, jaminan tidak digunakannya senjata nuklir, serta doktrin dan garis merah Israel dalam konteks konflik terbukanya dengan Iran.

Secara historis, indikasi keberadaan program nuklir Israel telah beberapa kali terungkap ke publik melalui mantan pejabat AS, dokumen intelijen yang tak lagi dirahasiakan, hingga pelapor pelanggaran (whistleblower) seperti teknisi nuklir Mordechai Vanunu pada 1968.

Saat ini, lembaga Nuclear Threat Initiative memperkirakan bahwa Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir, persediaan plutonium dalam jumlah besar, armada kapal selam bertenaga nuklir, hingga rudal balistik jarak menengah.

Tekanan terkoordinasi dari Kongres terhadap pemerintahan presiden terkait isu nuklir Israel ini terbilang sangat langka. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya sorotan tajam dari para anggota parlemen lintas partai mengenai dukungan tanpa syarat Washington terhadap Israel, khususnya di tengah berlanjutnya tragedi genosida di Gaza dan eskalasi militer melawan Iran. 

Di sisi lain, pemerintahan Presiden Donald Trump terus menegaskan bahwa mencegah Iran memperoleh senjata nuklir adalah tujuan utama mereka.

Standar ganda ini turut dikritik oleh Josh Reubner, Direktur Kebijakan untuk Institute for Middle East Understanding Policy Project. Kepada Al Jazeera, Reubner memuji inisiatif para anggota parlemen yang berani menyuarakan isu ini di tengah perang agresi AS-Israel terhadap Iran.

 "Anggota Kongres berhak mempertanyakan mengapa pengembangan senjata nuklir Israel dibiarkan begitu saja, sementara kita berupaya keras mencegah Iran memperolehnya," pungkas Reubner.