Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov. Foto: TASS
Menlu Rusia Sebut Palestina Sengaja Dilupakan di Tengah Eskalasi AS-Israel vs Iran
Fajar Nugraha • 17 March 2026 14:19
Moskow: Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan bahwa isu Palestina kini berada dalam "krisis yang mendalam" karena perhatian dunia teralihkan oleh eskalasi antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.
Menurut Lavrov, sebelum serangan terhadap Iran terjadi, diskusi mengenai Timur Tengah berfokus pada pembentukan negara Palestina.
"Sekarang semua orang membicarakan konflik di Timur Tengah, tetapi mereka sama sekali tidak merujuk pada Palestina. Isu Palestina seolah sengaja dilupakan," ujar Lavrov dalam konferensi pers di Moskow setelah bertemu Menlu Kenya, Musalia Mudavadi, seperti dikutip Anadolu, Selasa, 17 Maret 2026.
Lavrov menilai sikap tersebut merupakan pukulan serius bagi reputasi komunitas internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia mendesak negara-negara di kawasan, khususnya negara Arab, untuk mengakui tanggung jawab mereka dan memastikan PBB akuntabel terhadap keputusan yang telah diadopsi terkait Palestina.
Terkait perang melawan Iran, Lavrov menekankan bahwa penghentian permusuhan adalah langkah prioritas yang mendesak. Ia berpendapat bahwa Washington dan Tel Aviv mulai menyadari kesalahan perhitungan mereka dalam mengharapkan operasi militer yang cepat terhadap Teheran.
Lavrov menegaskan, bahwa Rusia bersedia menjadi mediator jika ada upaya tulus untuk menyelesaikan krisis, dengan menekankan bahwa Iran membutuhkan jaminan keamanan. Ia juga mengkritik keinginan AS untuk menyita seluruh uranium yang diperkaya milik Iran sebagai upaya terselubung Washington untuk menguasai sumber daya energi dunia.
Selain itu, ia mendesak semua pihak untuk menghentikan tindakan yang merusak infrastruktur sipil dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil.
Dalam kesempatan yang sama, Lavrov juga menyinggung situasi di Ukraina. Ia menuding Kyiv melakukan sabotase terhadap upaya penyelesaian diplomatik dan menyebut Uni Eropa telah kehilangan kredibilitasnya sebagai mediator karena posisi yang tidak konstruktif.
Lavrov juga merespons kekhawatiran Kenya mengenai warga negaranya yang terlibat dalam konflik di Ukraina sebagai kontraktor militer. Lavrov mengeklaim keterlibatan mereka bersifat sukarela sesuai hukum Rusia.
Namun, Menlu Kenya Musalia Mudavadi menegaskan bahwa aktivitas tentara bayaran adalah ilegal menurut undang-undang Kenya dan menyatakan kekhawatiran atas krisis energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
(Kelvin Yurcel)