KPK Dorong Bakal Calon Kepala Daerah Serahkan LHKPN

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong para calon kepala daerah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini penting sebagai bentuk transparansi dan publik bisa melakukan pengawasan.

"Mendorong transparansi aset para wajib lapor dan pelibatan publik untuk bisa ikut memantau profil harta kekayaannya," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Tessa mengatakan dengan adanya keterbukaan aset, publik punya kesempatan memantau kekayaan kepala daerah saat sebelum, selama, maupun setelah menjabat. Transparansi laporan juga penting untuk mencegah adanya peningkatan kekayaan yang tak wajar dan menjadi indikasi praktik korupsi atau penyalahgunaan jabatan.

"Dengan keterbukaan aset, calon kepala daerah diharapkan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan jujur," tegas Tessa.