Usulan Terkait Panglima TNI Diharapkan Jauh dari Politisasi

Jakarta: Usulan calon tunggal Panglima TNI Agus Subiyanto diharapkan jauh dari politisasi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan tak ingin ada nepotsime dalam proses itu.

"Pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI secara fair demi kepentingan negara, bukan demi kepentingan pemerintah yang berkuasa," kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad mewakili koalisi dalam keterangan tertulis, Minggu, 5 November 2023.

Koalisi, kata dia, meminta usulan terkait Panglima TNI didasarkan pada kepentingan negara. Yakni, sesuai dengan Undang-Undang Nomo 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hussein menyebut dalam aturan itu dibeberkan jelas tugas pokok dan fungsi TNI. Termasuk, larangan bagi TNI untuk terlibat dalam politik praktis alias tak netral dan memihak.

"Meskipun pergantian panglima TNI hak prerogatif presiden penting otoritas tersebut dijalankan secara bijak dan akuntabel. Pergantian panglima TNI bukan hanya pergantian sosok pimpinan, tapi memengaruhi baik-buruknya dinamika dan wajah TNI," terangnya.

Dia mengatakan proses pergantian Panglima TNI perlu menekankan pada kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin TNI. Presiden, ujarnya, perlu mencermati secara seksama rekam jejak, prestasi, kompetensi, dan integritas calon-calon yang ada, termasuk bebas dari dugaan korupsi, pelanggaran hukum dan kasus HAM.

"Presiden dapat meminta masukan dari berbagai pihak seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akademisi, masyarakat sipil dan lainnya untuk menilai kualitas calon panglima TNI yang ada," kata dia.