Pertumbuhan Bisnis Ritel Bisa Naik 20% Tahun Ini, Asal Kondisi Pascapemilu 2024 Kondusif

Jakarta: Pertumbuhan bisnis ritel diproyeksikan akan naik 20 persen dibandingkan 2023.
 
Ketua Umum (Ketum) Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menegaskan target tersebut bisa dicapai asal pemerintah bisa menjaga situasi kondusif iklim usaha di tengah proses Pemilu 2024.
 
"Target 20 persen ini biasanya selaras dengan tingkat penjualan yang naik. Tapi, pemerintah harus menjaga iklim usaha, jangan sampai momen ini terganggu dan iklim usaha menjadi tidak kondusif," ujar Budihardjo dilansir Media Indonesia, Kamis, 15 Februari 2024.
 
Pengusaha ritel, ungkapnya, yakin bisnis ritel dapat tetap tumbuh positif di tengah tahun politik.
 

Baca juga:  Putaran Kedua Pemilu Bakal Bawa Angin Segar ke Pengusaha

 
Namun, pengusaha akan cemas ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berdampak signifikan kepada bisnis hiburan dan pusat perbelanjaan.
 
"Saya kira pemilu bagi pusat perbelanjaan tidak terlalu mengkhawatirkan, ini kan bukan pemilu pertama. Yang kami khawatirkan itu soal iklim usaha dan regulasi," ungkap dia.
 
Ia menyinggung salah satu kebijakan yang akan berdampak bisnis ritel ialah rencana pemerintah yang melakukan pengetatan arus masuk barang impor dengan diubah aturan tata niaga impor dari post border atau luar kawasan pabean menjadi border atau di dalam kawasan pabean.

8 komoditas yang akan diubah 

Terdapat delapan komoditas yang akan diubah dari post border menjadi border, yakni tas, elektronik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.
 
"Yang terancam itu salah satunya sektor usaha apparel atau busana. Karena wacana memperketat impor. Kalau itu diberlakukan, bisnis ritel busana akan terganggu," jelas dia.
 
Ia juga melanjutkan jika pemerintah bisa menjaga kondusif iklim usaha selama Pemilu 2024, maka bisnis ritel seperti wahana permainan anak-anak, bioskop akan tumbuh positif di tahun ini.
 
Hal ini, tegasnya, juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai penurunan pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
 
Jasa hiburan seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya pajaknya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.
 
"Contoh kategori yang akan meningkat itu misalnya wahana permainan anak-anak, karena memang dari sisi pajak turun. Beda dengan pajak hiburan malam yang akan naik," ucap dia.
 
(Insi Nantika Jelita)