Ilustrasi. Foto: Freepik
Masa Pergantian Presiden, Inflasi Diramal Berkisar 1,5-3,5%
Annisa Ayu Artanti • 11 January 2024 10:25
Jakarta: Oktober 2024 Indonesia akan berganti kepemimpinan setelah satu dekade dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Di massa peralihan pucuk pimpinan negara, inflasi Indonesia diprediksi akan berkisar pada 1,5-3,5 persen.
"Inflasi diperkirakan berada di kisaran target 1,5-3,5 persen yang telah direvisi untuk 2024," kata Senior Economist DBS Bank Radhika Rao dalam siaran pers, Kamis, 11 Januari 2024.
Dia menjelaskan, kisaran inflasi itu bisa bergeserjika terjadi guncangan energi yang mengharuskan pemerintah meninjau kembali kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, upaya pemerintah saat ini dalam menjalankan program untuk mempertahankan perekonomian sudah baik. Seperti, upaya merevitalisasi sektor manufaktur, khususnya di industri logam, telah berhasil.
Lalu, deposit nikel yang cukup besar berhasil menarik pemain ekosistem, yang berujung pada pembangunan smelter dan produksi baterai kendaraan listrik, bersamaan dengan dorongan pemerintah untuk memperluas pasar kendaraan listrik domestik dan memperkuat tulang punggung infrastruktur.
Baca juga:
Inflasi 2023 Terendah dalam 20 Tahun, Baik atau Buruk? |
Pertumbuhan PDB rata-rata
Di samping itu, ia menuturkan, pertumbuhan PDB rata-rata pada triwulan pertama hingga triwulan ketiga 2023 mencapai 5,1 persen year on year (yoy,) sejalan dengan perkiraan DBS Group Research untuk setahun penuh, sebesar 5 persen secara tahunan.Kemudian upah minimum yang akan naik 3-4 persen pengeluaran kampanye pemilu yang mendorong konsumsi pada awal tahun, momentum Ramadan dan Idulfitri, serta alokasi lebih tinggi untuk bantuan sosial dan program ketahanan pangan.
"Itu diharapkan mendukung konsumsi, seiring dengan peredaan inflasi," ucap dia.
Selain itu terkait proyek belanja mdal yang dibebankan di muka pada tiga triwulan pertama 2023 dan diselesaikan pada masa jabatan presiden yang akan berakhir, menurutnya, kemungkinan dipercepat sebelum peralihan politik pada Oktober 2024. Hal itu juga bisa memacu roda ekonomi Indonesia.