Demokrasi Dinilai Makin Mengabaikan Semangat Reformasi

Jakarta: Mahasiswa mengkritik demokrasi di Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran. Demokrasi saat ini dinilai semakin menjauh dari semangat reformasi.

"Puncak dari kemunduran tersebut adalah dinamika politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sarat dengan cara-cara berpolitik yang kotor dan menggunakan segala cara demi ambisi melanggengkan kekuasaan," kata Menteri Koordinator Pergerakan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Dimas Aqil Azizi dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Desember 2023.

Hal tersebut dibeberkan Dimas saat berorasi mewakili Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi di depan Balai Kota Malang, Kamis, 7 Desember 2023. Dia menyebut sejumlah agenda reformasi seperti penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, semakin dilupakan.
 

Baca: Anies Tegaskan Komitmen Buka Ruang Kebebasan Berpendapat

"Sementara politik elitis yang transaksional dan bahkan cenderung menghalalkan segala cara meskipun hal itu mengkhianati amanat reformasi tahun 1998, semakin menguat dalam dinamika dan arus perkembangan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional," kata dia.

Dimas melihat gejala kemunduran demokrasi Indonesia nampak beberapa tahun belakangan. Hal itu ditandai dengan upaya pelemahan terhadap gerakan antikorupsi melalui revisi UU KPK.

Revisi tersebut, kata Dimas, membonsai kemampuan lembaga antirasuah membongkar kasus-kasus korupsi. Membuat KPK hari ini tidak hanya menjadi lemah, tapi juga amburadul.

"Padahal, KPK sebelumnya menjadi lembaga terdepan harapan rakyat dalam pemberantasan penyakit korupsi di Indonesia," kata dia.

Di sisi lain, Dimas mengkritik penyusutan ruang kebebasan sipil. Hal tersebut menjadi penanda lain dari kemunduran demokrasi. Kebebasan sipil merupakan hal yang esensial dalam demokrasi. Namun, di era pemerintahan Jokowi, kondisinya semakin terkikis.

"Hal ini ditandai oleh berbagai pembatasan dan pembungkaman terhadap kebebasan ekspresi dan kritik masyarakat yang dilakukan melalui berbagai cara," ujar Dimas.

Puncak kemunduran demokrasi, kata dia, semakin terlihat nyata dalam Pemilu 2024. Pemilu yang sejatinya adalah ruang perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di dalam demokrasi, justru digunakan untuk melanggengkan kekuasaan.

"Berangkat dari pandangan di atas, kami menyerukan kepada semua pihak yang masih peduli terhadap generasi mendatang untuk menyelematkan demokrasi, menolak semua bentuk politik nepotisme, KKN, politik dinasti, dan tolak pelanggar HAM berat dalam kekuasaan," ujar dia.