Wamendagri Bima Arya Bantah Keterlibatan 'Partai Cokelat' di Pilkada 2024

Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membantah dugaan keterlibatan polisi atau disimbolkan dengan 'Partai Cokelat' dalam proses Pilkada Serentak 2024.

"Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa," ujar Bima di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

Bima membeberkan tidak pernah ada pola yang khas terkait aduan dugaan pelanggaran pilkada di setiap daerah. "Misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Belum ada kami temukan pola yang khas, aduan yang seperti tadi."

Menurutnya, setiap daerah punya kasusnya masing-masing, baik dari ASN mengadukan politisi, petahana mengadukan penantang, dan sebagainya.

"Tidak ada pola tertentu dan setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum," tegas dia.
 

Baca juga: Partisipasi Pemilih Rendah, Wamendagri Sebut Ada Usulan Jarak Pilkada dan Pilpres Direvisi

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendesak presiden dan DPR agar segera mengevaluasi kinerja institusi kepolisian terutama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa Listyo Sigit orang yang harus paling bertanggung jawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan, demokrasi saat ini sedang terancam karena peran Partai Cokelat yang tengah menjalankan ambisi Jokowi.

“Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan ‘Partai Cokelat’ yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” tutur Hasto.