Jubir AMIN Sebut Contract Farming Upayakan Hak Milik Lahan Petani

Jakarta: Juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Reiza Patters, mengkritik proyek food estate pemerintah. Reiza menilai contract farming gagasan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan lebih manjur menyejahterakan petani.

Konsep itu bakal melindungi, menghargai, dan mengangkat derajat petani sebagai pemilik dan pengelola lahan. Petani dipastikan tidak akan berubah kasta menjadi buruh sawah.

"Bahkan untuk petani yang belum memiliki lahan sendiri, bisa diberikan lahan yang berasal dari lahan negara dengan sertifikat hak garap selama 5-10 tahun atau bisa juga lebih, selama lahan itu memang digunakan untuk produksi pertanian oleh petani yang diberikan hak tersebut. Sehingga bisa menjadi aset bagi mereka dan bisa dijadikan jaminan untuk bantuan finansial oleh perbankan," ucap Reza dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Desember 2023.

Sistem pertanian kontrak juga dinilai bisa mencegah pengambilan lahan yang dilakukan pengusaha maupun pemerintah. BUMN, dan BUMD bakal dijadikan garda terdepan untuk menyukseskan konsep ini.

"Semangatnya untuk mengangkat derajat para petani, sehingga mampu bermitra dengan instansi pemerintah, baik BUMN atau BUMD, maupun perusahaan swasta pengelola hasil pertanian. Dengan adanya jaminan pembelian hasil panen dari negara, maka petani menjadi mitra yang sejajar untuk bekerjasama dengan BUMN/BUMD atau perusahaan swasta tersebut," kata Reza.
 

Baca juga: Anies Berencana Ganti Program Food Estate

Sistem pertanian kontrak dipastikan melindungi petani dari ketidakadilan sistem industri yang ada. Konsep itu juga diyakini lebih menjamin ketahanan pangan di Indonesia semakin kuat.

"Pertanian kontrak ditujukan untuk melindungi para petani dari ketidakadilan sistem industri pertanian yang kerap merugikan mereka dari pra-produksi hingga pasca-produksi. Pra-tanam sulit mendapatkan benih yang baik dan murah, di masa pemeliharaan pupuknya susah didapat dan juga mahal, giliran pascaproduksi, susah memasarkan hasil panen atau kalau tidak, harganya hancur karena tidak ada perlindungan regulasi dari pemerintah. Itu yang mau kita cegah dengan menerapkan sistem pertanian kontrak ini" tutur Reiza.

Juru bicara paslon AMIN Surya Tjandra melihat program ketahanan pangan di Indonesia dinilai bermasalah dan tidak dikelola dengan baik. Pemerintah saat ini dinilai terlalu fokus memperbanyak proyek melalui food estate.

"Pendekatannya lebih banyak berorientasi proyek, yaitu industrialisasi pertanian untuk menggenjot lumbung pangan, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek historis subyek petani yang akan mengerjakannya, maupun pertanian kultural yang mendasari para petani lokal bekerja," kata Surya.

Hal tersebut merespons pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengkritik contract farming karena tak memberikan hak tanah pada petani. Menurut Surya, Airlangga tak memahami konsep yang dicetuskan Anies Baswedan yang mengusung nilai tambah terkait pendapatan petani.

"Masak Pak Menko Airlangga tidak tahu itu?" ucap Surya.