Myanmar Gelar Pemilu Putaran Terakhir, Partai Pro-Militer Diprediksi Menang Telak

Yangon: Myanmar menggelar putaran ketiga sekaligus terakhir dari pemilihan umum yang kontroversial, dengan partai yang didukung militer diperkirakan meraih kemenangan telak di tengah perang saudara yang masih berkecamuk.

Tempat pemungutan suara dibuka di 60 kota/kabupaten, termasuk di Yangon dan Mandalay, mulai pukul 06.00 waktu setempat pada Minggu, 25 Januari 2026.

Para kritikus menilai pemilu ini tidak bebas dan tidak adil, serta dirancang untuk melegitimasi kekuasaan militer di Myanmar, hampir lima tahun setelah para jenderal menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut memicu perang saudara yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa lebih dari 3,5 juta warga mengungsi.

Aung San Suu Kyi hingga kini masih ditahan, dan seperti sejumlah kelompok oposisi lainnya, partainya National League for Democracy (NLD) telah dibubarkan. Kondisi ini membuat peta politik condong menguntungkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer dan kini memimpin perolehan suara.

Sejauh ini, dilansir dari Al Jazeera, USDP telah mengamankan 193 dari 209 kursi di majelis rendah, serta 52 dari 78 kursi di majelis tinggi, menurut komisi pemilihan umum. Dengan tambahan 166 kursi yang dialokasikan langsung untuk militer, keduanya kini menguasai hampir 400 kursi, jauh melampaui 294 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Sebanyak 17 partai lain hanya memperoleh sedikit kursi di parlemen, masing-masing antara satu hingga 10 kursi.

Dugaan Intimidasi dan Penindasan

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin pemerintahan militer saat ini, secara luas diperkirakan, baik oleh pendukung maupun lawan politiknya, akan menjabat sebagai presiden ketika parlemen baru bersidang.

Militer mengumumkan parlemen akan dikonvokasi pada Maret, sementara pemerintahan baru mulai bekerja pada April.

Meski militer berjanji pemilu ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, pemantau hak asasi manusia menyatakan proses menuju pemungutan suara diwarnai intimidasi dan penindasan terhadap perbedaan pendapat. Mereka memperingatkan bahwa pemilu justru akan semakin memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan.

Undang-Undang Perlindungan Pemilu yang baru menetapkan sanksi keras terhadap sebagian besar kritik publik atas pemilu, dengan lebih dari 400 orang baru-baru ini didakwa atas aktivitas seperti menyebarkan selebaran atau unggahan di media sosial.

Menjelang putaran ketiga pemungutan suara, Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Myanmar, Tom Andrews, menyerukan agar hasil pemilu ditolak dan menyebutnya “palsu."

“Hanya pemerintahan tidak sah yang bisa lahir dari pemilu tidak sah,” tulis Andrews di platform X pada Sabtu.

“Ketika pemilu Myanmar berakhir, dunia harus menolaknya sebagai penipuan, sekaligus menolak apa yang menyusul sebagai sekadar pemerintahan militer dengan wajah sipil.”

Sikap ASEAN

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan kepada parlemen pada Selasa bahwa ASEAN tidak mengirim pengamat dan tidak akan mengesahkan pemilu tersebut, dengan alasan kekhawatiran atas kurangnya partisipasi yang inklusif dan bebas. Pernyataan ini menjadi sinyal paling jelas bahwa blok kawasan beranggotakan 11 negara itu tidak akan mengakui hasil pemilu Myanmar.

Di Mandalay, kota terbesar kedua Myanmar, seorang guru berusia 53 tahun bernama Zaw Ko Ko Myint memberikan suara di sebuah sekolah menengah saat fajar.

“Meski saya tidak berharap banyak, kami ingin melihat negara yang lebih baik,” katanya kepada kantor berita AFP. “Saya merasa lega setelah memilih, seolah sudah menunaikan kewajiban.”

Dua tahap pemilu sebelumnya ditandai dengan tingkat partisipasi rendah, sekitar 55 persen, jauh di bawah tingkat partisipasi sekitar 70 persen pada pemilu 2020 dan 2015.

Hasil resmi diperkirakan diumumkan akhir pekan ini, namun USDP bisa mengklaim kemenangan paling cepat pada Senin.

Dalam pemilu terakhir tahun 2020, NLD pimpinan Aung San Suu Kyi mengalahkan USDP secara telak, sebelum militer merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021.

Menurut Assistance Association for Political Prisoners, sedikitnya 7.705 orang telah tewas sejak pecahnya perang saudara, sementara 22.745 orang masih ditahan. Namun lembaga pemantau konflik Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) memperkirakan lebih dari 90.000 orang tewas di semua pihak sepanjang konflik.

Baca juga:  Partai Pro-Militer Myanmar Perlebar Keunggulan usai Pemilu Putaran Kedua