Partai Pro-Militer Myanmar Perlebar Keunggulan usai Pemilu Putaran Kedua

Yangon: Partai politik yang didukung militer Myanmar memperlebar keunggulan setelah putaran kedua pemungutan suara, berdasarkan data resmi dari badan penyelenggara pemilu. Dengan hasil tersebut, Myanmar kini memasuki tahap akhir dari pemilu umum tiga fase di tengah konflik bersenjata yang masih meluas.

Data terbaru yang dirilis pada Jumat, 16 Januari 2026, menunjukkan Union Solidarity and Development Party (USDP) berada di jalur kemenangan dengan meraih 182 kursi dari gabungan hasil pemungutan suara fase pertama dan kedua. Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu, 17 Januari 2026, jumlah itu melampaui separuh dari total 330 kursi di majelis rendah parlemen Myanmar.

Mengutip laporan televisi pemerintah MRTV yang bersumber dari Union Election Commission, USDP memenangkan 86 dari 100 kursi yang diperebutkan pada fase kedua pemungutan suara yang digelar Minggu lalu. Putaran ketiga dan terakhir dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari.

Namun para kritikus, termasuk kelompok hak asasi manusia dan oposisi, menilai pemilu tersebut tidak bebas dan tidak adil. Mereka menilai pemungutan suara ini merupakan upaya militer untuk melegitimasi kekuasaannya setelah merebut pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer memicu gelombang perlawanan luas yang kemudian berkembang menjadi perang saudara. Pemilu kali ini digelar dalam tiga tahap karena konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai wilayah.

Fase pertama dan kedua pemungutan suara berlangsung di 202 dari total 330 kota administratif (township) Myanmar pada 28 Desember dan 11 Januari. Fase terakhir akan mencakup lebih banyak wilayah, namun 65 township tidak ikut serta karena pertempuran yang masih terjadi. Hasil akhir seluruh kursi di parlemen nasional dan regional diperkirakan diumumkan pada akhir Januari.

Juru bicara militer Myanmar, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, mengatakan akhir pekan lalu bahwa dua kamar parlemen akan mulai bersidang pada Maret, sementara pemerintahan baru dijadwalkan mulai bekerja pada April.

Selama dua putaran awal pemungutan suara, kelompok bersenjata yang menentang militer dilaporkan melakukan serangan terhadap tempat pemungutan suara dan gedung-gedung pemerintah di sejumlah wilayah, menurut pemerintah militer.

Pemilu ini juga berlangsung di tengah proses hukum internasional, ketika International Court of Justice (ICJ) tengah menggelar sidang atas gugatan yang diajukan The Gambia, yang menuduh Myanmar melakukan genosida terhadap komunitas Rohingya.

Lebih dari 4.800 kandidat dari 57 partai politik berkompetisi memperebutkan kursi di parlemen nasional dan regional. Namun, hanya enam partai yang mencalonkan kandidat secara nasional.

Salah satunya adalah People’s Pioneer Party, yang saat ini menghadapi proses hukum dan berpotensi dibubarkan. Ketua partai tersebut, Thet Thet Khine, bersama seorang petinggi partai lainnya, diperiksa otoritas karena menggelar pertemuan dengan perwakilan kedutaan asing di Yangon tanpa persetujuan terlebih dahulu dari komisi pemilihan umum.

Undang-Undang Perlindungan Pemilu yang baru juga menetapkan sanksi berat terhadap sebagian besar bentuk kritik publik terhadap pemilu. Otoritas Myanmar dilaporkan telah menjerat lebih dari 330 orang dengan dakwaan terkait penyebaran selebaran maupun aktivitas daring dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga:  Pemilu Myanmar Dinilai Direkayasa, Junta Militer Kokohkan Dominasi Politik