Pemilu Myanmar Dinilai Direkayasa, Junta Militer Kokohkan Dominasi Politik

Naypyidaw: Junta militer Myanmar pada Minggu kemarin menggelar tahap kedua pemilu yang kembali menuai kecaman luas dari pengawas demokrasi internasional. Pemilu ini dinilai hanya akan memperpanjang kekuasaan militer di tengah konflik berkepanjangan dan represi politik.

Pemungutan suara dibuka di sejumlah daerah pemilihan, termasuk Kawhmu di selatan Yangon, kawasan yang sebelumnya diwakili pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi.

Militer Myanmar telah mendominasi pemerintahan negara itu selama sebagian besar sejarah pascakemerdekaan, dan kembali merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021 setelah satu dekade transisi demokrasi.

Kudeta tersebut membatalkan hasil pemilu 2020, menahan Suu Kyi, serta menyeret Myanmar ke dalam perang saudara antara militer dan kelompok prodemokrasi yang bersekutu dengan milisi etnis bersenjata.

Dengan Suu Kyi disingkirkan dari arena politik dan partainya dibubarkan, para aktivis menilai pemilu ini telah direkayasa melalui penindasan terhadap perbedaan pendapat serta pembatasan ketat terhadap partai oposisi.

Sejumlah warga tetap mendatangi tempat pemungutan suara. Than Than Sint, petani berusia 54 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa meski Myanmar menghadapi “banyak masalah," ia tetap memilih dengan harapan perdamaian.

“Kami tahu itu tidak akan datang seketika, tapi kami harus melangkah setahap demi setahap untuk generasi mendatang,” ujarnya, dikutip dari France24, Senin, 12 Januari 2026.

Junta menjanjikan pemilu tiga tahap ini akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat setelah seluruh rangkaian rampung pada 25 Januari. Namun pada tahap pertama yang digelar akhir Desember lalu, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang oleh banyak analis dianggap sebagai proksi utama militer, meraih hampir 90 persen kursi majelis rendah.

Seorang warga Yangon berusia 50 tahun mengatakan kepada AFP bahwa hasil pemilu sepenuhnya ditentukan oleh militer. “Pemilu ini tidak ada hubungannya dengan mengakhiri penderitaan,” ujarnya, seraya meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.

Pemilu yang Dipertanyakan

Tingkat partisipasi pemilih pada tahap pertama dilaporkan sekitar 50 persen, jauh di bawah partisipasi sekitar 70 persen pada pemilu 2020, ketika mayoritas pemilih mendukung Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi. Di Kawhmu, aparat bahkan mengerahkan truk berkeliling dengan pengeras suara untuk mengajak warga datang ke TPS.

Pemungutan suara tidak digelar di wilayah-wilayah luas yang dikuasai kelompok pemberontak. Militer menuduh kelompok tersebut melakukan serangan drone, roket, dan bom selama tahap pertama pemilu, yang dilaporkan menewaskan lima orang.

Para analis menilai junta berupaya memoles citra internasional demi memperbaiki hubungan diplomatik, menarik investasi asing, sekaligus melemahkan legitimasi kelompok perlawanan. Pakar HAM PBB Tom Andrews menyebut pemilu ini sebagai upaya menciptakan ilusi legitimasi.

“Junta telah merekayasa pemilu untuk memastikan kemenangan proksinya, mengokohkan dominasi militer, dan menciptakan kesan legalitas sementara kekerasan dan represi terus berlangsung,” kata Andrews dalam pernyataan pada Kamis.

Militer sebelumnya membenarkan kudeta dengan menuding NLD melakukan kecurangan masif pada pemilu 2020. Namun, pemantau pemilu internasional menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. Partai-partai yang meraih sekitar 90 persen kursi pada pemilu 2020, termasuk NLD, kini telah dibubarkan.

Terlepas dari hasil pemilu, seperempat kursi parlemen Myanmar tetap dialokasikan bagi militer berdasarkan konstitusi era junta. Lebih dari 22.000 tahanan politik saat ini mendekam di penjara, sementara ratusan lainnya diburu dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara bagi mereka yang memprotes atau mengkritik pemilu, menurut kelompok advokasi.

Sejak kudeta, pasukan keamanan terus membubarkan aksi prodemokrasi, sementara para aktivis membentuk unit gerilya bersenjata yang kerap bertempur bersama kelompok etnis minoritas. Tidak ada angka resmi korban perang saudara, namun kelompok pemantau konflik ACLED memperkirakan sekitar 90.000 orang telah tewas di semua pihak berdasarkan laporan kekerasan di media.

Baca juga:  Pemilu Putaran Kedua Myanmar Dimulai, Partai Pro-Militer Masih Unggul