Incar Pemilu, Menhan Filipina Unjuk Sikap Keras Terhadap Tiongkok

Jakarta: Sikap keras Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Gilberto Teodoro terhadap Tiongkok dinilai tidak lagi semata-mata terkait kebijakan pertahanan dan sengketa Laut China Selatan. Menjelang Pemilu Filipina 2028, retorika itu berpotensi memiliki dimensi politik domestik karena isu kedaulatan dan keamanan memiliki daya tarik elektoral.

Pemerhati geopolitik Indo-Pasifik Sukron Makmun menilai posisi Teodoro sebagai salah satu pejabat Filipina yang paling vokal terhadap Tiongkok perlu dilihat dalam konteks dinamika politik domestik Filipina.

”Teodoro bukan lagi sekadar pejabat pertahanan yang menyampaikan keberatan Filipina terhadap tindakan China. Ia telah menjadi salah satu wajah paling vokal dari kebijakan Manila yang semakin keras terhadap Beijing,” kata Sukron dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 September 2026.

Menurut dia, sikap tersebut dapat menjadi bagian dari pembentukan citra politik seorang tokoh, meskipun Teodoro belum menyatakan diri maju dalam Pemilu 2028.

Pada Juli 2026, Teodoro mengatakan belum memikirkan rencana politik untuk Pemilu 2028 dan memilih berfokus menjalankan tugas sebagai menteri pertahanan. Namun, menurut Sukron, pembangunan citra politik dapat berlangsung jauh sebelum seseorang mendeklarasikan pencalonan.

”Politik tidak selalu bekerja melalui deklarasi resmi,” ujar Sukron.

Isu Tiongkok dalam Politik Domestik

Sukron menyoroti pernyataan Teodoro bahwa kandidat yang menunjukkan sikap pro-Tiongkok tidak memiliki kelayakan dalam Pemilu 2028. Menurut dia, pernyataan tersebut menunjukkan isu hubungan dengan Tiongkok telah masuk ke dalam perdebatan politik menjelang pemilu.

Di satu sisi, Filipina memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak-haknya berdasarkan hukum internasional, termasuk terkait sengketa maritim di Laut China Selatan. Namun, menurut Sukron, kepentingan tersebut perlu dibedakan dari penggunaan retorika anti-Tiongkok sebagai instrumen politik domestik.

”Teodoro dapat meyakini bahwa Tiongkok merupakan ancaman terhadap Filipina. Pada saat yang sama, posisi keras terhadap Tiongkok dapat memberikan keuntungan politik di dalam negeri. Kedua kemungkinan tersebut dapat berjalan bersamaan,” kata Sukron. Dia menilai persoalan muncul apabila retorika politik memengaruhi arah kebijakan nasional atau menjadikan sikap konfrontatif sebagai identitas politik seorang pejabat.

Ketegangan antara Manila dan Beijing tidak hanya berlangsung melalui pernyataan politik. Perselisihan kedua negara terutama terkait klaim wilayah dan aktivitas kapal di Laut China Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir berulang kali memicu ketegangan.

Pada Juni 2026, Tiongkok menjatuhkan sanksi terhadap Teodoro dan keluarganya setelah Beijing menilai pernyataan dan kebijakannya merusak hubungan Tiongkok-Filipina. 

Perkembangan tersebut semakin menempatkan Teodoro sebagai salah satu figur yang menonjol dalam ketegangan kedua negara.

Risiko Eskalasi

Menurut Sukron, ketegasan dalam mempertahankan kepentingan nasional berbeda dengan permusuhan. Menteri pertahanan, kata dia, bertanggung jawab memastikan keamanan negaranya sekaligus memperhitungkan konsekuensi strategis dari komunikasi publik.

”Ketegasan berbeda dengan permusuhan,” ujar Sukron.

Pemerhati geopolitik Indo-Pasifik Sukron Makmun. Dok. Istimewa

Dia menilai penggunaan bahasa yang semakin konfrontatif mungkin memberikan keuntungan retoris dalam jangka pendek. Namun, eskalasi verbal yang terus berlangsung dapat mempersempit ruang diplomasi dan membuat hubungan pertahanan serta diplomatik kedua negara semakin sulit dikelola.

Jika Tiongkok terus diposisikan sebagai ancaman utama sementara diplomasi dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan, ruang kompromi dapat semakin menyempit. Dalam kondisi seperti itu, komunikasi pejabat pemerintah berpotensi menjadi bagian dari dinamika konflik, bukan hanya instrumen untuk mengelolanya.

Sukron juga mengingatkan negara-negara ASEAN agar tidak menjadikan persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai satu-satunya kerangka dalam melihat persoalan keamanan kawasan.

Menurut dia, meningkatnya rivalitas kedua kekuatan besar justru menuntut negara-negara Asia Tenggara mempertahankan otonomi strategis. ASEAN membutuhkan ruang untuk mengelola persaingan kekuatan besar tanpa harus masuk ke dalam salah satu kubu.

Indonesia Perlu Menjaga Keseimbangan

Sukron mengatakan Indonesia tidak berada dalam posisi yang sama dengan Filipina dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan. Karena itu, pengalaman dan persepsi Filipina terhadap Tiongkok tidak dapat secara langsung dijadikan rujukan kebijakan luar negeri Indonesia.

”Indonesia tidak terlibat dalam sengketa teritorial yang sama seperti Filipina di LCS. Maka, tidak ada alasan untuk mengadopsi seluruh persepsi Filipina terhadap Tiongkok,” kata Sukron.

Menurut dia, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan kepentingan nasionalnya. Posisi tersebut membutuhkan kombinasi antara ketegasan, diplomasi, dan kemampuan menjaga komunikasi dengan berbagai kekuatan.

Dalam konteks tersebut, kebijakan luar negeri Indonesia dinilai perlu menghindari politik luar negeri yang semata dibangun berdasarkan persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sukron menilai Indonesia justru dapat memainkan peran untuk mendorong dialog, menjaga keseimbangan kawasan, dan mencegah perselisihan di Laut China Selatan berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

”Indonesia tidak membutuhkan figur seperti Teodoro sebagai model kebijakan luar negeri. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu bersikap tegas tanpa memelihara permusuhan, mempertahankan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam politik ketakutan, serta menggunakan diplomasi sebagai instrumen kekuatan,” ujar Sukron.