Jaringan Pemerintah Jepang Diretas, 246 Ribu Data Pribadi Berpotensi Bocor

Tokyo: Badan Digital Jepang mengatakan sekitar 246.000 catatan yang memuat informasi pribadi mungkin terekspos setelah jaringan pemerintah mengalami peretasan.

Menurut pernyataan Badan Digital Jepang, Jumat, 11 September 2026, insiden peretasan terjadi pada Government Solution Service (GSS), lingkungan teknologi informasi bersama yang digunakan berbagai lembaga pemerintah Jepang.

“Akses tanpa izin ke sejumlah file terdeteksi pada 25 Juni melalui akun yang digunakan seorang pekerja yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan operasional sistem,” kata badan tersebut, dikutip dari Anadolu.

Investigasi kemudian menemukan bahwa pihak eksternal memanfaatkan kerentanan pada sebuah perangkat virtual private network (VPN) untuk memperoleh akses ke sistem.

Akses ilegal itu teridentifikasi dalam penyelidikan yang selesai pada 9 Juli. Otoritas kemudian menonaktifkan akun yang terdampak dan membatasi komunikasi antara perangkat terkait dengan jaringan eksternal.

Catatan yang berpotensi terdampak mencakup sekitar 189.000 data pegawai pemerintah dan personel lain yang bekerja untuk organisasi pengguna GSS.

Sekitar 57.000 catatan lainnya berkaitan dengan perusahaan dan individu yang menjalankan kegiatan bisnis dengan pemerintah. Informasi yang mungkin bocor mencakup sekitar 236.000 nama, 231.000 alamat email, 94.000 nomor telepon, dan 1.000 alamat.

Badan Digital Jepang menegaskan data tersebut tidak mencakup informasi pribadi masyarakat umum yang disimpan pemerintah. Badan tersebut mengatakan akan memberi tahu individu dan organisasi yang teridentifikasi berpotensi terdampak.

Penyelidikan terhadap insiden masih berlangsung untuk menilai cakupan paparan data dan menentukan langkah-langkah guna mencegah kejadian serupa terulang.

Baca juga: Data 100.000 Polisi Inggris Bocor ke Dark Web usai Serangan Siber