Pemimpin Irlandia Utara Sebut Isu Penyatuan Irlandia Kini Jadi Perbincangan

Belfast: Menteri Utama Irlandia Utara Michelle O'Neill mengatakan bahwa pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai penyatuan Irlandia menunjukkan bahwa isu perubahan konstitusional kini semakin mendapat perhatian dan menjadi perbincangan.

O'Neill mengatakan wacana tersebut menjadi bagian dari pembicaraan politik yang berkembang di Irlandia.

“Saya pikir hal itu mencerminkan fakta bahwa ada pembicaraan yang semakin berkembang mengenai perubahan konstitusional di Irlandia,” kata O'Neill dalam wawancara dengan Sky News, Senin, 14 September 2026.

O'Neill merujuk pada pernyataan Trump dalam kunjungannya ke Irlandia pada akhir pekan.

Hari Minggu kemarin, Trump mengatakan penyatuan Republik Irlandia dan Irlandia Utara merupakan “salah satu hal paling natural sepanjang sejarah." Dia juga menyatakan keinginannya untuk melihat terwujudnya Irlandia bersatu.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Trump sebelumnya mengatakan dirinya akan “senang” melihat Irlandia dan Irlandia Utara bersatu.

Menurut O'Neill, pernyataan Trump mencerminkan perubahan dalam dinamika politik yang terjadi di kawasan tersebut. Dia juga menyoroti rencana pertemuan para pemimpin partai nasionalis dari Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales.

O'Neill mengatakan pertemuan tersebut menunjukkan adanya “perubahan dinamika secara keseluruhan” dan lanskap politik yang “sangat berubah”.

Para pemimpin Sinn Féin, Plaid Cymru, dan Scottish National Party (SNP) dijadwalkan bertemu di Cardiff pada Senin untuk membahas sejumlah persoalan politik dan konstitusional.

Pemerintah Inggris Tolak Referendum

Wacana penyatuan Irlandia dan Irlandia Utara mendapat respons berbeda dari pemerintah Inggris.

Sebelumnya, Perdana Menteri Andy Burnham menolak kemungkinan digelarnya referendum mengenai penyatuan Irlandia dalam waktu dekat. Burnham menyebut referendum tersebut masih “di luar agenda” pemerintah.

Perbedaan sikap tersebut mencerminkan sensitivitas persoalan status Irlandia Utara. Irlandia Utara merupakan bagian dari Britania Raya, sementara Republik Irlandia merupakan negara berdaulat yang terpisah.

Status Irlandia Utara diatur antara lain melalui Good Friday Agreement 1998, yang menjadi dasar penyelesaian konflik politik dan sektarian selama beberapa dekade.

Kesepakatan tersebut membuka kemungkinan perubahan status konstitusional Irlandia Utara melalui referendum apabila terdapat indikasi bahwa mayoritas masyarakat di wilayah tersebut menginginkan bergabung dengan Republik Irlandia.

Pernyataan Trump mengenai Irlandia bersatu kini kembali menempatkan isu tersebut dalam sorotan politik, meski keputusan mengenai masa depan konstitusional Irlandia Utara tetap berada dalam kerangka hukum dan politik yang berlaku di kawasan tersebut.

Baca juga: Trump Sebut Penyatuan Irlandia dan Irlandia Utara Solusi Historis