70.202 Warga Bandung Nonaktif dari BPJS PBI, Farhan Pastikan Akses Kesehatan Tetap Berjalan

Wali Kota Bandung, M Farhan. Metrotvnews.com/Roni Kurniawan

70.202 Warga Bandung Nonaktif dari BPJS PBI, Farhan Pastikan Akses Kesehatan Tetap Berjalan

Roni Kurniawan • 8 February 2026 22:00

Bandung: Sebanyak 70.202 jiwa warga Kota Bandung mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data dari Dinas Sosial Kota Bandung ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi kelompok rentan seperti pasien cuci darah yang bergantung pada layanan kesehatan berbiaya tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menyediakan akses layanan kesehatan yang terbaik dan mudah bagi masyarakat.

"Saya besok akan rapat langsung dengan Dinas Kesehatan dan RSUD untuk memastikan pada prinsipnya pemerintah tetap harus memberikan layanan kesehatan terbaik dengan akses mudah kepada masyarakat," ujar Farhan di Cihampelas, Minggu, 8 Februari 2026.

Farhan mengaku masih melakukan pengecekan mendetail mengenai dampak penonaktifan massal ini. Pemerintah tengah menghitung jumlah warga yang tetap membutuhkan akses layanan kesehatan dan mencari skema pembiayaan alternatif.
 


"Detailnya sedang saya cek dulu, berapa banyak warga di Kota Bandung yang tetap harus kita berikan akses layanan kesehatan. Apakah ada skema lain untuk warga, karena memang banyak yang dicoret," jelas Farhan.

Farhan menyebutkan, Pemerintah Kota Bandung memiliki skema lain seperti Universal Health Coverage (UHC) yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Namun, efektivitasnya untuk kondisi khusus masih dalam kajian.

"Kalau skema lain itu kan ada BPJS, PBI, kemudian UHC, dan lain-lain. Saya lagi melihat dulu UHC ini, apakah meng-cover kasus-kasus berat, seperti thalassemia atau cuci darah. Itu bisa seberapa sering dan berapa lama, itu mesti kita pastikan," beber Farhan.

Wali Kota mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam memperluas cakupan program UHC. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan setiap skema yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Karena bagaimanapun juga memang ada keterbatasan," tegas Farhan.

Upaya pemda ini menjadi krusial untuk mencegah terganggunya akses kesehatan, khususnya bagi 70.202 warga yang terdampak penonaktifan BPJS PBI.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Whisnu M)