Implementasi Mandatori B50 Dinilai Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Jakarta: Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui, mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempersiapkan implementasi mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai Juli 2026. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kebijakan B50 telah memasuki tahap akhir kesiapan, terutama dari sisi teknis dan operasional. 

Alfons menyampaikan, uji coba yang telah dilakukan di berbagai sektor seperti transportasi, pertambangan, dan logistik telah mencapai lebih dari 60 persen. Hasil uji coba disebut stabil.

“Ini menunjukkan bahwa kerja pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, berada di jalur yang tepat. B50 bukan lagi sekadar rencana, tetapi sudah siap masuk tahap implementasi nasional,” ujar Alfons melalui keterangan tertulis, Senin, 13 April 2026.

Anggota Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa dibandingkan dengan fase sebelumnya yang menitikberatkan pada potensi dan arah kebijakan, perkembangan saat ini menunjukkan pergeseran penting menuju tahap eksekusi, dengan kesiapan teknologi dan hasil uji coba yang semakin terverifikasi.

Alfons menilai, implementasi B50 akan memberikan dampak signifikan dalam menekan ketergantungan impor solar. Serta memperkuat pemanfaatan sumber daya domestik, khususnya kelapa sawit, sebagai tulang punggung energi nasional.

Ia menambahkan, sejumlah negara telah lebih dahulu mengembangkan kemandirian energi berbasis nabati. Seperti Brazil yang mengandalkan bioetanol dari tebu serta Amerika Serikat yang mengembangkan biofuel berbasis jagung dan kedelai. 

Namun, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan tingkat campuran biodiesel tertinggi di dunia dengan implementasi B50. Bahkan melampaui banyak negara lain dalam hal skala dan mandatori nasional.

Ilustrasi biodiesel B50. Foto: Gapki.id.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan utama ke depan tidak lagi berada pada aspek teknis, melainkan pada tata kelola implementasi, termasuk kesiapan infrastruktur distribusi, storage, serta keberlanjutan skema pembiayaan berbasis dana sektor sawit.

“Di tahap ini, yang paling krusial adalah memastikan eksekusi berjalan konsisten, terukur, dan tetap menjaga keseimbangan pasar domestik, khususnya terkait pasokan dan harga CPO,” tegas legislator asal daerah pemilihan Papua Barat itu. 

Lebih lanjut, Alfons menilai bahwa keberhasilan implementasi B50 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat hilirisasi energi nasional serta menegaskan posisi Indonesia sebagai pionir global dalam pengembangan biofuel berbasis sawit yang berkelanjutan.