BSSN Raih WTP, BPK Dorong Penguatan Tata Kelola Berkelanjutan

Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Di balik capaian tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong agar pengelolaan keuangan dan tata kelola di BSSN terus diperkuat.

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, baru-baru ini.

Selain memperoleh opini WTP, BSSN disebut telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. BSSN juga tercatat sebagai salah satu kementerian/lembaga yang menyampaikan laporan keuangan kepada BPK dalam waktu relatif cepat.

Menurut Nyoman, tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menilai, capaian tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

"BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025," kata Nyoman dalam keterangan pers dikutip, Rabu, 12 Agustus 2026.

Ia berharap capaian tersebut tidak berhenti pada perolehan opini WTP. Pengelolaan keuangan, kata Nyoman, perlu terus diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Capaian positif ini hendaknya menjadi fondasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara," jelas Nyoman.


Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) BSSN Tahun 2025 di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026. ANTARA/HO-BPK

Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025, BPK menyatakan laporan keuangan BSSN telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Meski demikian, pemeriksaan masih menemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Di antaranya penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset tetap, penyempurnaan pengelolaan aset tidak berwujud, serta adanya kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket belanja barang dan belanja modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. BPK kemudian memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh, mengoptimalkan pemanfaatan perangkat lunak, serta menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara sesuai ketentuan.

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari proses perbaikan agar sistem pengendalian intern dan pengelolaan keuangan BSSN semakin tertib. Dengan demikian, opini WTP tidak hanya menjadi hasil akhir pemeriksaan, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperbaiki sejumlah aspek yang masih membutuhkan perhatian.

Dorong Transformasi Tata Kelola

Selain pengelolaan keuangan, BPK mendorong BSSN memperkuat transformasi tata kelola melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta pengembangan Government 5.0.

Pendekatan Government 5.0 menempatkan pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, analisis data, dan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

Transformasi tersebut dinilai perlu berjalan seiring dengan penguatan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Nyoman kembali mengingatkan agar opini WTP dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan tujuan akhir.

"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Nyoman.

Dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan, pengelolaan keuangan BSSN diharapkan semakin tertib sekaligus mampu mendukung pelaksanaan tugas lembaga dalam menghadapi perkembangan tantangan di bidang keamanan siber.