War Ticket Haji Dinilai Positif, Pengamat: Jangan Sampai Diskriminatif

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah, mempertimbangkan skema war ticket untuk mengatasi antrean ibadah haji. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, menilai, wacana penerapan sistem war ticket haji memiliki tujuan positif.

"Prinsipnya tujuan dari war ticket haji ini baik," ujar Ridho, mengutip laman resmi UMY, Rabu, 15 April 2026.

Ia menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, skema war tiket dapat meringkas jangka waktu atau masa tunggu ibadah haji yang panjang menjadi lebih pendek.

"Ini harus kita sambut positif agar calon jamaah juga tidak mengantre bahkan tiba-tiba sudah wafat lebih dulu karena begitu lamanya masa tunggu di sejumlah daerah," jelasnya.

Skema war ticket haji butuh kajian

Ridho mengungkapkan, jangan sampai skema war ticket menimbulkan masalah baru. Rencana tersebut harus jadi kebijakan yang komprehensif berdasarkan kajian, riset, serta masukan dari berbagai pihak. Ia meminta pemerintah tidak tergesa. Tanpa kajian komprehensif, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses bagi kelompok tertentu.

"Kebijakan ini perlu dirancang dengan baik agar menjadi sebuah kebijakan yang memang tepat sasaran, tidak diskriminatif, serta melihat dampak-dampak yang mungkin tidak tepat," terangnya.

Dampak Kebijakan terhadap Kelompok Rentan

Lebih lanjut, Ridho juga menyoroti potensi dampak kebijakan terhadap kelompok rentan. Sistem war ticket yang berbasis kecepatan akses dapat merugikan masyarakat tertentu.

Ia menekankan, aspek inklusivitas harus menjadi perhatian utama sebelum kebijakan diterapkan. Terlebih memperhetikan kelompok lansia atau warga di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital

"Pemerintah harus memastikan tidak ada diskriminasi akibat keterbatasan akses teknologi. Hal-hal seperti ini wajib diriset secara serius sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan," ucapnya.

Ridho mendorong agar pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Diskusi terbuka melalui seminar atau forum konsultasi perlu dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, biro perjalanan haji, calon jamaah, serta para ahli tata kelola haji.

"Apalagi Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah calon jamaah terbesar di dunia, sehingga penting memastikan tidak terjadi kekecewaan," tuturnya.

Ilustrasi Pexels

Rencana Jangka Panjang

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan, skema war ticket merupakan rencana jangka panjang. Ia juga memastikan skema antrean saat ini tidak akan dihapus.

"Prinsipnya, ini masih wacana panjang dan tidak akan menghapus antrean yang sudah ada," katanya.

Ia menyebut, kemungkinan penamaan juga akan berbeda misal menggunakan istilah arab seperti Fastabiqul Tazkirah. Terpenting, lanjut Dahnil, skema tersebut harus memiliki kompetisi yang terbuka dan prinsipnya tanpa antrean.

"Tazkirah itu tiket. Prinsipnya kita berusaha meniadakan antrean," terangnya.