OJK akan Tetapkan Direktur Utama Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Jakarta: Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Sarjito mengatakan penetapan Direktur Utama (Dirut) atau Chief Executive Officer (CEO) BMKS menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas.

"Ya (yang memilih) OJK. Kita yang awasi," kata Sarjito kepada wartawan seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 24 Agustus 2026.

Sarjito memastikan seluruh aspek penyelenggaraan BMKS akan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pelaku bursa, produk yang diperdagangkan, sistem pengawasan perdagangan atau surveillance, hingga mekanisme kliring.

"Semua harus oke. Orang-orang yang menangani operasinya harus oke, penilai mutunya oke, surveillance, kemudian produknya oke," ujar Sarjito.

Ia mencontohkan produk mineral yang diperdagangkan harus memiliki kualitas dan spesifikasi yang jelas. Menurut dia, kepastian tersebut penting untuk membangun kepercayaan pelaku pasar terhadap BMKS.

Sarjito menekankan pembangunan pasar yang kredibel dan likuid menjadi salah satu prioritas pada tahap awal pengoperasian BMKS.

Ia menjelaskan salah satu indikator pasar yang telah dipercaya pelaku usaha adalah munculnya aktivitas price arbitrage. Kondisi tersebut terjadi ketika pelaku pasar membeli suatu produk di pasar yang menawarkan harga lebih rendah dan menjualnya di pasar lain dengan harga lebih tinggi.

"Arbitrage selalu akan ada. Itu berarti dia trust," kata Sarjito.

Menurut dia, pelaku pasar akan berpindah ke suatu bursa apabila memperoleh kondisi perdagangan yang lebih baik, termasuk harga yang wajar, likuiditas yang memadai, serta tingkat kepercayaan yang tinggi.

"Makanya saya bilang trusted market dulu. Market-nya yang dalam, yang liquid, sehingga orang juga mau pindah," ujar Sarjito.


Ilustrasi. Foto: Magnific.
 

 

BMKS diharap jadi pasar yang kredibel

Sarjito berharap BMKS nantinya dapat menjadi pasar yang kredibel sehingga mampu membentuk harga mineral dan komoditas strategis yang dipercaya pelaku pasar.

"Kalau ada yang lebih bagus pasti pindah. Untuk apa pun juga. Makanya kita bagaimana bangun itu," kata Sarjito.

Terkait keberadaan bursa komoditas yang telah beroperasi di Indonesia, yaitu Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Sarjito mengatakan mekanisme transisi dan keberadaan pelaku pasar yang sudah ada masih perlu dievaluasi.

Ia menjelaskan pembentukan BMKS akan menjadi bentuk baru, sementara pengalaman dan pelaku pasar yang sudah ada dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proses transisi berlangsung mulus.

"Transisi harus mulus. Dan yang sudah terjadi di tempat lain, carry over. Tapi itu dengan perbaikan-perbaikan sesuai dengan orang-orang di sini," ujar Sarjito.

Sarjito juga menegaskan akan bersikap tegas terhadap praktik broker ilegal maupun promosi produk komoditas yang berpotensi menyesatkan masyarakat.

"Jadi saya akan sangat keras kalau ada edukasi kepada masyarakat, promosi kepada masyarakat, tapi menjebak," kata Sarjito.

Ia menyatakan rincian mengenai jenis mineral dan komoditas strategis yang akan diperdagangkan di BMKS masih menunggu regulasi pemerintah, termasuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Ini menunggu Perpres. Menunggu Presiden, (Prabowo Subianto) dong, kalau pakai bahasa hukumnya," ujar Sarjito.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Sarjito mengatakan target tersebut bersifat mandatori sehingga seluruh persiapan perlu dilakukan secara terintegrasi.

"Beroperasi 1 Januari 2027. Artinya mandatori," ujar Sarjito.