Narasi Kebijakan Prospektif Pemerintah Harus Terjaga

Jakarta: Narasi kebijakan strategis pemerintah yang bersifat mendasar dan prospektif dinilai harus terjaga. Sehingga, publik dapat menerima dengan utuh mengenai arah kebijakan pemerintah.

“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa, tiba akal. Namun, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik akan melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2026.
 

Mantan Sekretaris Jenderal Golkar ini menyoroti kemampuan jajaran pemangku kebijakan dalam menerjemahkan visi pemerintahan. Mereka mesti menerjemahkan ke dalam program konkret.

“Harus secara kreatif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” tegas Idrus.

Ia memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejatinya telah merumuskan langkah antisipatif yang sangat krusial, mulai dari ketahanan energi, pangan, teknologi AI, hingga penguatan UMKM dan penghapusan Serakanomics. Terlebih saat ini terjadi tekanan global seperti eskalasi konflik di Timur Tengah.

“Itu harus disampaikan secara terbuka. Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” jelas Idrus.

Idrus juga meluruskan persepsi publik mengenai posisi Indonesia di berbagai forum internasional. Menurutnya, hal itu adalah strategi komunikasi politik agar posisi Indonesia diakui secara luas, bukan bentuk ketundukan pada kekuatan tertentu. 


Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham (paling kiri). Foto: Dok. Istimewa.

Terkait posisi politik, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada di barisan terdepan pendukung pemerintah sesuai instruksi Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo. Golkar harus total menjadi bagian terdepan untuk memastikan bahwa kebijakan presiden dapat dipahami rakyat,” jelas Idrus.