Presiden Prabowo Sebut Perdagangan dan Keuangan Jadi Senjata

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyebut perdagangan dan keuangan saat ini, digunakan sebagai senjata politik di dunia. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting, Senin, 8 September 2025.

“Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard, di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 9 September 2025.

Prabowo menilai BRICS menjadi salah satu pilar stabilitas dunia di tengah ketidakpastian global. Ia menyebut multilateralisme menghadapi tantangan dan standar ganda hukum internasional semakin terasa.

“Indonesia menganggap BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan yang sangat kuat dalam situasi geopolitik internasional saat ini. Sekarang kita mengalami dunia yang penuh dengan instabilitas dan juga dunia di mana konsep multilateralisme sedang menghadapi tantangan,” jelas Prabowo.
 

Baca: Presiden Prabowo Menekankan Peran Strategis BRICS

Lebih lanjut, Prabowo mendukung langkah-langkah yang di ambil BRICS dalam memperkuat kerja sama multilateral. Prabowo juga mengatakan hadirnya BRICS menjadi pilar kuat dalam tatanan ekonomi global.

“Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkap Prabowo.

Turut hadir dalam BRICS Leaders Virtual Meeting, yaitu Presiden China Xi Jinping, Presiden Brazil Lula da Silva, Presiden Rusia Vladimir Putin, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Urusan Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM India Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.