OJK Luncurkan Roadmap LPBBTI 2023-2028

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028. Program ini 
diluncurkan untuk menlindungi para konsumen yang membutuhkan modal pendanaan. 

Roadmap adalah hasil kolaborasi antara OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan juga kalangan akademisi serta pengamat ekonomi Indonesia.

Dalam peluncuran Roadmap, OJK berharap program ini dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan dan penguatan LPBBTI di Indonesia.

Kesepakatan dalam komitmen bersama antara OJK dan industri diperlukan dalam implementasi Roadmap. OJK bertekad mewujudkan industri fintech lending yang sehat, berintegritas dan berorientasi pada inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkap industri fintech lending memasuki era berbasis kepada legalitas yang begitu kuat. Hal itu juga dimandatkan langsung dari undang-undang yang akan menjadi dasar hukum dari insutri ini. 

Mahendra menambahkan, industri fintech lending B to B dari sisi kinerja dan pertumbuhan pembiayaan menunjukkan peran besar. Sehingga, perlu ditingkatkan integritas, serta kualitas layanan produk dan kontribusinya terhadap UMKM.

Selain itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkap Roadmap ini merupakan komitmen OJK untuk membenahi serta mendorong kontribusi industri ini terhadap perekonomian nasional. Khususnya dalam rangka pembiayaan sektor produktif dan UMKM.

COP28 dan Tantangan Keuangan Berkelanjutan

Kementerian Investasi Dorong Wirausaha Inklusif via NIB Ramah Disabilitas

Indofood Catat Peningkatan Penjualan Kuartal III-2023 Menjadi Rp83,89 Triliun

OJK Gelar Puncak BIK 2023 di Sleman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gelar puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 di Sleman, Yogyakarta. Acara tersebut digelar untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Dalam kegiatan tersebut diluncurkan program sinergi akselerasi keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas, yang dihadiri staf khusus presiden. 

Hal tersebut menegaskan komitmen OJK untuk terus melakukan terobosan serta memperluas akses keuangan masyarakat termasuk kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses keuangan yang sama.

OJK telah menyusun panduan bagi industri jasa keuangan. Panduan tersebut digunakan oleh lembaga jasa keuangan dalam memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas, berupa petunjuk teknis operasional untuk pelayanan keuangan kepada penyandang disabilitas serta melakukan kegiatan literasi dan edukasi, bekerja sama dengan persatuan penyandang disabilitas di Indonesia. 

OJK juga telah memiliki infrastruktur literasi keuangan bagi penyandang disabilitas tunanetra, berupa buku perencanaan keuangan dalam versi Braille. Selain itu OJK terus mendorong lembaga jasa keuangan untuk dapat memperluas akses keuangan disabilitas melalui program Satu Difabel Satu Rekining.

Laba PTBA Anjlok Menjadi Rp3,8 Triliun

KSSK Laporkan Kondisi Ekonomi Global ke Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)  ke Istana Negara untuk memberikan informasi perkembangan situasi terkini di sektor keuangan global dan dalam negeri. KSSK akan merumuskan untuk mengambil langkah paket kebijakan untuk membuat sektor riil tetap terjaga.

KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menghadap Presiden Joko Widodo. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan ke Presiden soal koordinasi kebijakan otoritas fiskal dan moneter. Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal dan moneter berjalan baik dan terus disinkronkan untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi.

"Koordinasi antara kebijakan fiskal yaitu di bawah Kementerian Keuangan APBN dengan kebijakan moneter di bawah Bapak Gubernur Bank Indonesia akan terus disinkronkan, diharmoniskan," kata Sri Mulyani.

KSSK segera mengambil langkah dan tindakan merespon situasi terkini dari sisi nilai tukar rupiah, inflasi dan sektor riil. KSSK sedang mempersiapkan dan merumuskan untuk berbagai langkah paket kebijakan untuk membuat sektor riil tetap terjaga, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

BCA Bukukan Laba Bersih Rp36,4 Triliun hingga September

Menghadap Presiden Jokowi, Kepala PPATK Laporkan Penanganan Sejumlah Kasus

Uang Warga Solo yang Terbakar Diganti Baru

Dana Nasabah BRI Milik Seorang Petani di Buleleng Senilai Rp248 Juta Raib

Empat Peluang Masa Depan Sektor Keuangan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, salah satu peran penting sektor keuangan yakni menjadi intermediasi atau perantara.

OJK Menilai Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Nasional Terjaga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan dan likuiditas yang memadai. Profil resiko juga terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar saat mengumumkan hasil rapat bulanan Dewan Komisioner OJK menyebutkan, stabilitas tetap terjaga berkat permodalan dan likuiditas yang baik. Meskipun ada ketidakpastian ekonomi global.
 
Kinerja perekonomian nasional terpantau positif, terutama pada dunia usaha. Mahendra mengungkap, neraca perdagangan Indonesia mempunyai surplus, sementara industri manufaktur mengalami ekspansi dalam dua puluh bulan terakhir.

"Di satu sisi memang terjaga stabilitas yang baik di sektor jasa keuangan karena ada aspek pemodalannya, liquiditasnya yang juga terjaga baik," kata Mahendra, baru-baru ini.

Sejalan dengan resiliensi industri jasa keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mencatatkan kinerja positif pertumbuhan kredit perbankan pada Juli 2023. Meski sedang menghadapi pelemahan ekonomi Tiongkok dan Eropa.

Terima Presiden Bank Dunia, Jokowi Bahas Reformasi Sistem Keuangan Global

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Presiden Bank Dunia Ajay Banga beserta delegasi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta.

PermataBank Pimpin Sindikasi Fasilitas Kredit Rp450 Miliar

PT Bank Permata TBK (PermataBank) menjadi Mandated Lead Arranger and Bookrunner (MLAB).

Bank DKI Kebut Inisiatif Program Transformasi 5.0

Bank DKI terus melanjutkan berbagai macam inisiatif terkait Program Transformasi 5.0.

Pertemuan Menkeu Sri Mulyani & Gubernur Bank Sentral ASEAN

Menteri Keuangan beserta Gubernur Bank Sentral Negara anggota ASEAN telah selesai menyelesaikan pertemuan tingkat tinggi yang disebut ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM).

Dalam keterangan pers, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkap ada 3 agenda yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Pertama adalah pembahasan mekanisme pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi pasca Pandemi Covid-19, kedua ekonomi digital dengan mendorong seluruh instrumen yang dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat, serta ketiga adalah isu keberlanjutan seperti pembiayaan untuk transisi energi dan pembangunan infrastruktur.

Untuk fokus pembahasan pertama terkait pemulihan pasca pandemi, kesepakatan yang muncul adalah penekanan untuk memanfaatkan bauran kebijakan antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi masing-masing negara anggota.

Menurut Sri Mulyani, bauran kebijakan merupakan modal penting bagi negara-negara ASEAN karena di tengah kondisi pelemahan ekonomi global akibat tingginya inflasi dan cepat naiknya suku bunga acuan bank sentral negara-negara maju, berbagai lembaga internasional seperti ADB, IMF, Bank Dunia, dan AMRO melihat ekonomi ASEAN masih akan terus tumbuh. Diketahui bahwa ASEAN diproyeksikan tumbuh 4,5% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan global.

Untuk fokus isu kedua, telah terjalin kerja sama terkait digitalisasi pembayaran di antara negara-negara ASEAN dengan terciptanya cetak biru atau blue print konektivitas sistem pembayaran kawasan, seperti regional payment connectivity (RPC) hingga local currency transaction.

Kesepakatan baru terkait RPC adalah masuknya Vietnam sebagai bagian dari negara yang berkomitmen untuk menghubungkan sistem pembayarannya secara digital bersama Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Sementara untuk LCT adalah penguatan kerja sama dari semula hanya perdagangan dan investasi hingga ke sistem pembayaran bersama Thailand dan Malaysia.

Adapun untuk fokus terakhir, yakni sustainability atau keberlanjutan, tercipta kesepakatan untuk memperkuat kolaborasi untuk pembiayaan ketahanan di berbagai sektor seperti ketahanan pangan, perbaikan sistem kesehatan, UMKM, serta infrastruktur dan transisi energi ke energi hijau.

Khusus untuk infrastruktur telah ada kesepakatan memperkuat pembiayaan dengan mereposisi ASEAN Infrastructure Fund menjadi ASEAN Green Fund. Tujuannya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan untuk setiap infrastruktur di negara-negara kawasan.

Sementara itu, untuk mengakomodir persoalan perubahan iklim, rapat itu juga sepakat untuk membentuk ASEAN Taksonomi terkait pembiayaan terhadap upaya transisi energi di negara-negara kawasan. Taksonomi yang berkaca dari taksonomi Uni Eropa itu ditargetkan mampu menarik dana untuk membiayai transisi tersebut.

Di sisi lain, juga ada pembahasan terkait kerja sama pajak dan bea cukai. Intinya, negara-negara ASEAN sepakat tidak akan mengambil basis pajak satu sama lain, melainkan memperkuat pertukaran informasi dan data sehingga mampu menjadi basis pengawasan di masing-masing negara.

Tak sendiri, saat konferensi pers, Sri Mulyani didampingi bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Hotel Mulia, Jakarta.

Wapres Yakin Potensi Daerah Mampu Digali Komite DEKS

Pekerja Didorong Menyisihkan Gaji untuk Jaminan Hari Tua

Kesadaran akan jaminan hari tua di kalangan pekerja di Indonesia dinilai masih minim.

Pertumbuhan Sektor Ritel Perlu Didukung Perbankan

PermataBank bersama The Mall Group Thailand sepakat untuk memperkuat jaringan pelayanan dan aksesibilitas bagi pelanggan.

Ini 5 Jurus Supaya Uang Aman di Tengah Maraknya Kejahatan Finansial

Siapa sih yang tidak khawatir uang hasil kerja keras yang sudah ditabung demi mewujudkan impian hilang secara tiba-tiba karena ulah penipu.

PPP: Transparansi Keuangan Parpol Mesti Dimulai dari Internal

Literasi Keuangan Nasional Masih Cenderung Rendah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut angka literasi keuangan nasional masih cenderung rendah.

Nasabah Perbankan Bisa Membuat Perencanaan Legacy bagi Keluarga

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Chu Chong Lim berupaya mendukung nasabah menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna.

OJK Punya 2 Anggota Dewan Komisioner Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk dua Anggota Dewan Komisioner baru. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 

Kedua Anggota Dewan Komisioner yang baru ini ditugaskan untuk mengawasi lembaga pembiayaan dan inovasi teknologi sektor keuangan. Kedua Anggota Dewan tersebut yakni Hasan Fawi dan Agusman.

Hasan Fawzi dan Agusman mengucap sumpah janji dihadapan Ketua Mahkamah Agung H M Syarifudin sebagai anggota Dewan Komisioner OJK, Rabu, 9 Agustus 2023. 

Agusman dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara, Hasan Fawzi dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Penetapan dua Anggota Dewan Komisioner OJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang telah diundangkan pada 12 Januari 2023.

Saat fit and proper test di DPR, Agusman menilai lembaga pembiayaan  perusahaan modal ventural, lembaga keuangan  mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya dari sisi kelembagaan masih lemah. Khususnya tata kelola manajemen risiko.

Sementara Hasan Fawzi menyampaikan bahwa ia ingin menjadikan investasi aset kripto bisa bersifat inklusif. Menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Cadangan Devisa Indonesia Mencapai USD13,7 M pada Juli 2023

Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2023 naik 200 juta dolar AS dan mencapai 137,7 miliar dolar AS. Kenaikan tersebut dipicu oleh penerimaan dari sektor pajak dan jasa. 

Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional tiga bulan impor. 

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Laba Barito Pacific Meroket 173% Menjadi USD82 Juta

Pemerintah Komitmen Tingkatkan Digitalisasi dan Inklusi Keuangan di Wilayah Pedesaan

Pemanfaatan teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

BPK Apresiasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan bakal melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terkait data petani yang menjadi sasaran pupuk bersubsidi.

"Saya janji semampu mampunya akan menyelesaikan rekomendasi BPK yang masih ada masalah. Kita benahi ini mumpung ada kesempatan. Tanpa pupuk, produktivitas pertanian tidak akan maksimal," ujan Mentan dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Juli 2023.

Hal tersebut diungkap SYL saat menerima predikat Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dari BPK. Anggota IV BPK, Haerul Saleh, meminta ada perbaikan data petani terkait distribusi pupuk bersubsidi.

SYL menyebut perbaikan itu bakal diupayakan, karena distribusi pupuk merupakan unsur penting. Terutana, dalam meningkatkan produksi dan menguatkan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, SYL menyebut pihaknya berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah fenomena El Nino. Mentan memastikan seluruh pasokan mulai beras hingga minyak goreng dalam keadaan aman.

"Tapi semua dalam kondisi aman. Saya perintahkan semua jajaran berada di lapangan setiap saat untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi," jelasnya.

BPK mengapresiasi laporan keuangan Kementan pada 2022. Haerul menyatakan pengelolaan keuangan di lingkup Kementan bersih dan layak mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian.

"Patut kita apresiasi atas laporan pengelolaan keuangan dan belanja subsidi pupuk di lingkup kementan yang berhasil mendapat predikat WTP," ujar Haerul.

Haerul mengatakan Kementan mendapatkan predikat WTP karena memenuhi empat kriteria. Yakni, menjalankan perundang-undangan, memenuhi kecukupan pengungkapan, memenuhi kesesuaian standar administrasi, dan menjalankan sistem secara efektivitas dalam pengendalian intern.

"Berdasarkan temuan kami, pejabat di Kementan bahkan membuat kewajiban untuk meneruskan apa saja yang menjadi temuan BPK. Ini saya kira adalah salah satu bentuk keseriusan teman teman kementan dalam melaksanakan tugas negara," kata dia.

Pada laporan tersebut, BPK menyatakan 80,52 persen laporan yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Sementara itu, 12,64 persen lainnya belum ditindaklanjuti.

"Ini perlu diapresiasi karena target kementan sudah melampaui target tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang mencapai 80 persen," kata Haerul.

Upaya BI Wujudkan Keuangan Berkelanjutan