Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Premanisme Berkedok Ormas

Jakarta: Ketua MPR, Ahmad Muzani, menegaskan pentingnya menindak tegas tindakan premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas). Sebab, tindakan premanisme berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Muzani merespons adanya gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat. Muzani menekankan investasi merupakan instrumen penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Segala bentuk gangguan terhadap investasi, termasuk tindakan premanisme oleh ormas, harus segera diselesaikan.

“Semuanya harus sesuai dengan iklim investasi. Jika ada satu, dua, di antara hal-hal tersebut, tentu saja itu harus segera diselesaikan, termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apa pun,” ujar Muzani dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Minggu, 27 April 2025.

Muzani menegaskan tindakan menyimpang yang secara jelas dilakukan ormas, tidak boleh dibiarkan. Menurut dia, hal ini harus dituntaskan demi menjaga keamanan dan stabilitas investasi.

“Di satu sisi saya kira investasi harus dijaga bukan hanya oleh peraturan dan daya dukung yang memadai. Ada peraturan yang memadai, ada daya dukung yang memadai seperti infrastruktur. Tapi juga ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif. Karena investasi adalah bagian dari hal penting yang menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi masyarakat,” ujar dia.

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya daya dukung yang memadai dalam menjaga iklim investasi, termasuk dari aspek sosial, transportasi, dan infrastruktur.

“Ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif. Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak, sehingga mengganggu akses ataupun transportasi,” kata dia.
 

Baca Juga:  Aksi Beringas Preman Berbaju Ormas

Menurut Muzani, seluruh aspek tersebut harus berjalan secara paralel agar dapat menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Jalan rusak, masyarakat bagus, tapi peraturan-peraturan pemerintahnya (malah justru) tidak paralel dengan iklim investasi,” ujar dia.

Isu gangguan oleh ormas terhadap proyek BYD pertama kali diungkap Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Minggu, 20 April 2025. Selama kunjungan ke Shenzhen, China, dia menerima informasi terkait aksi premanisme yang dilakukan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang.

“Ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” ungkap Eddy.