Netanyahu Hadapi Kecaman atas Rencana Israel Ambil Kendali Militer di Gaza

Gaza: Rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar Israel mengambil alih kendali militer penuh atas Jalur Gaza telah dikecam, di tengah kekhawatiran bahwa pendudukan kembali dapat membahayakan nyawa warga Palestina dan para sandera Israel yang tersisa.

Ketika ditanya dalam wawancara dengan Fox News pada hari Kamis apakah Israel akan "mengambil alih kendali atas seluruh Gaza", perdana menteri menjawab: "Kami bermaksud, untuk menjamin keamanan kami, menyingkirkan Hamas di sana, memungkinkan penduduk Gaza terbebas."

"Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan," lanjut Netanyahu, seperti dikutip Anadolu, Jumat 8 Agustus 2025.

"Kami ingin menyerahkannya kepada pasukan Arab yang akan memerintahnya dengan benar tanpa mengancam kami dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza,” imbuh Netanyahu.
 

Baca: Netanyahu Tegaskan Israel Bermaksud Ambil Alih Kendali Militer Penuh atas Gaza.

Israel telah menguasai sekitar 75 persen wilayah Gaza dan sebagian besar telah menutup perbatasannya.

Untuk mengambil kendali penuh, Israel perlu melancarkan operasi darat di wilayah-wilayah yang tersisa yang belum hancur, tempat sebagian besar dari dua juta penduduk Gaza mengungsi.

Kabinet keamanan Israel, yang perlu menyetujui operasi militer tersebut, memulai rapat pada Kamis malam, tetapi untuk saat ini belum ada pengumuman resmi yang dibuat.

Rencana ini akan 'membahayakan sandera dan tentara'

Rencana tersebut telah dikritik oleh banyak pihak, termasuk keluarga sandera yang ditahan oleh Hamas dan seorang pejabat tinggi Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Einav Zangauker, ibu dari sandera Matan Zangauker, mengatakan bahwa Netanyahu berjanji kepadanya bahwa ia akan mengupayakan kesepakatan untuk membebaskan para sandera.

Ia mengatakan dalam sebuah unggahan di X: "Seseorang yang membicarakan kesepakatan komprehensif tidak akan pergi dan menaklukkan Jalur Gaza lalu membahayakan sandera dan tentara.

"Netanyahu dan rekan-rekannya akan segera menghukum mati (Matan),” ucap Zangauker.

Kepala staf militer Israel, Eyal Zamir, telah memperingatkan agar tidak menduduki Gaza, dengan mengatakan hal itu akan membahayakan para sandera dan menambah beban pada IDF, menurut laporan media Israel.

Sebagai gambaran tentang jenis oposisi yang mungkin dihadapi Israel secara internasional jika meneruskan rencana tersebut, bantuan resmi Yordania kepada negara-negara Arab "hanya akan mendukung apa yang disetujui dan diputuskan oleh Palestina".

"Keamanan di Gaza harus dilakukan melalui lembaga-lembaga Palestina yang sah. Negara-negara Arab tidak akan menyetujui kebijakan Netanyahu atau membersihkan kekacauannya," kata sumber itu.

Hal ini terjadi setelah setidaknya 42 warga Palestina tewas dalam serangan udara dan penembakan Israel di Gaza selatan pada hari Kamis, menurut rumah sakit setempat.

Setidaknya 13 orang di antaranya mencari bantuan di zona militer Israel, tempat konvoi bantuan PBB kerap diserbu oleh kerumunan dan penjarah yang putus asa.

Dua orang lainnya tewas di jalan menuju lokasi yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Israel dan AS, menurut Rumah Sakit Nasser, yang menerima jenazah tersebut.

GHF menyatakan tidak ada insiden kekerasan di atau dekat lokasinya pada hari Kamis.