Bangladesh Umumkan Jadwal Pemilu, Satu Tahun usai Penggulingan Sheikh Hasina

Dhaka: Pemerintah sementara Bangladesh mengumumkan bahwa pemilu nasional akan digelar pada Februari 2026, yang akan menjadi pemungutan suara pertama sejak penggulingan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina tahun lalu. Pengumuman ini disampaikan oleh pemimpin interim Bangladesh Muhammad Yunus pada Selasa, 5 Agustus, bertepatan dengan peringatan satu tahun jatuhnya pemerintahan Hasina.

Yunus, peraih Nobel Perdamaian yang ditunjuk sebagai kepala pemerintahan transisi pada Agustus 2024, menyampaikan pengumuman itu di akhir perayaan nasional yang oleh sebagian masyarakat disebut sebagai "pembebasan kedua" Bangladesh.

Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus 2024 setelah gelombang protes besar yang dipimpin mahasiswa menentang sistem kuota layanan sipil, yang kemudian berkembang menjadi tuntutan agar ia mundur. Kejatuhannya menandai berakhirnya 15 tahun pemerintahan yang kian otoriter.

Yunus mengatakan dirinya akan segera mengirim surat resmi ke Komisi Pemilihan Umum untuk menjadwalkan pemilu "sebelum Ramadan pada Februari 2026".

“Selama bertahun-tahun, kita tidak bisa memilih,” kata Yunus dalam siaran televisi nasional dan dikutip BBC, Rabu, 6 Agustus 2025.

“Kali ini, kita semua akan memilih. Tak ada yang tertinggal. Mari kita semua bisa berkata, ‘Saya telah memilih untuk membangun Bangladesh yang baru,’” sambung dia.

Di atas panggung peringatan di Dhaka, tampak pula perwakilan dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), partai Islamis Jamaat-e-Islami, dan Partai Warga Nasional (NCP) yang lahir dari gerakan mahasiswa. Kehadiran mereka dinilai sebagai langkah simbolik menuju rekonsiliasi politik.

Yunus juga kembali membacakan "Deklarasi Juli.” sebuah dokumen reformasi yang bertujuan memasukkan pengakuan atas peran protes mahasiswa ke dalam konstitusi Bangladesh.

Masa pemerintahan Sheikh Hasina selama lebih dari satu dekade ditandai oleh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, pemenjaraan tokoh oposisi, hingga dugaan penghilangan paksa oleh aparat keamanan.

Menurut laporan BBC, banyak aktivis dan tokoh oposisi sempat ditahan di jaringan penjara rahasia di berbagai penjuru negeri.

Awami League, partai yang dipimpin Hasina, kini telah dibubarkan dan dilarang ikut serta dalam proses politik. Dalam 12 bulan terakhir, ratusan pendukung partai tersebut dikabarkan ditahan tanpa proses pengadilan.

Baca juga:  Di Bawah Tekanan, Eks PM Bangladesh Hadapi 53 Kasus Kriminal