Martin Manurung Menyoroti Struktur Biaya yang tak Efisien

Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung. Foto: Istimewa.

Martin Manurung Menyoroti Struktur Biaya yang tak Efisien

M Sholahadhin Azhar • 25 June 2025 16:07

Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menilai masih ada masalah struktur biaya yang tidak efisien. Hal tersebut menghambat pertumbuhan industri komoditas di Tanah Air.

"Struktur biaya dari tapioka seperti apa, ini kita perlu perdalam. Kalau memang pesaingnya Vietnam, kita bandingkan struktur biaya Indonesia dan Vietnam, di mana kita kalah bersaingnya," kata Martin di Jakarta, dikutip Rabu, 26 Juni 2025.

Hal tersebut diungkap Martin dalam RDPU Baleg dengan Gubernur Lampung dan Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia. Agenda digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis.

Martin mengatakan, Vietnam memiliki struktur biaya yang jelas dan efisien. Di sana, para pengusaha sudah memunyai kepastian, misalkan dalam perizinan dan penggunaan tanah.

"Yang saya tahu di Vietnam itu, dari sisi tanah mereka ada kepastian, biaya sudah pasti berkurang. Lalu kemudian apalagi yang dilakukan oleh mereka sehingga cost structure-nya bisa lebih murah dari kita," imbuhnya.
 

Baca: Legislator NasDem Ingin Pelaku Pembunuhan dan Mutilasi di Sumbar Dihukum Berat
 

Ketidakefisienan struktur biaya membuat komoditas-komoditas di Indonesia tidak cukup berkembang, dan para pengusaha lebih memilih membuka usaha di luar negeri.

"Ini ada kawan saya pengusaha meubel, karena persoalan kita punya struktur biaya, dia akhirnya bikin perusahaan meubel di Vietnam, kayunya dari kita. Kan lucu," tandas Martin.

Legislator Partai NasDem itu menegaskan, negara melalui RUU Komoditas Strategis harus memberikan solusi jangka panjang atas permasalahan klasik terkait komoditas. 

"Kalau kita ujug-ujug melakukan distorsi di market, lartas (larangan dan/atau pembatasan/lartas) dan lain-lain, saya kurang yakin. Mungkin jangka pendek oke, jangka panjangnya belum tentu juga. Jangka panjangnya itu adalah rantai pasok," ujarnya.

"Persoalan ini harus kita bereskan. Saya kira ini juga satu nafas sebenarnya dengan ketika Pak Presiden mengatakan, sudah hapuskan petek (persetujuan teknis) dan segala macam. Benar, dalam arti kita bereskan struktur industri dalam negeri. Jangan ujug-ujug pakai pertek, pakai lartas. Yang untung cuma segelintir orang," tegas Martin.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(M Sholahadhin Azhar)