Struktur Biaya Tidak Efisien Hambat Industri Komoditas Dalam Negeri

Wakil Ketua Baleg Martin Manurung. Foto Dok Metrotvnews.com

Struktur Biaya Tidak Efisien Hambat Industri Komoditas Dalam Negeri

Achmad Zulfikar Fazli • 25 June 2025 18:02

Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Martin Manurung, menilai masih ada masalah struktur biaya yang tidak efisien. Sehingga, menghambat pertumbuhan industri komoditas di Tanah Air.

"Struktur biaya dari tapioka seperti apa, ini kita perlu perdalam. Kalau memang pesaingnya Vietnam, kita bandingkan struktur biaya Indonesia dan Vietnam, di mana kita kalah bersaingnya," kata Martin dalam RDPU Baleg dengan Gubernur Lampung dan Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

Martin mengatakan Vietnam memiliki struktur biaya yang jelas dan efisien. Di sana, para pengusaha sudah memunyai kepastian, misalkan dalam perizinan dan penggunaan tanah.

"Yang saya tahu di Vietnam itu, dari sisi tanah mereka ada kepastian, biaya sudah pasti berkurang. Lalu kemudian apalagi yang dilakukan oleh mereka sehingga cost structure-nya bisa lebih murah dari kita," ujar dia.

Ketidakefisienan struktur biaya membuat komoditas-komoditas di Indonesia tidak cukup berkembang, dan para pengusaha lebih memilih membuka usaha di luar negeri.

"Ini ada kawan saya pengusaha meubel, karena persoalan kita punya struktur biaya, dia akhirnya bikin perusahaan meubel di Vietnam, kayunya dari kita. Kan lucu," ujar Martin.
 

Baca Juga: 

Presiden Prabowo ke Mal Sarinah Bareng Titiek Soeharto, Lontarkan Candaan Manis


Legislator Partai NasDem itu menegaskan negara melalui RUU Komoditas Strategis harus memberikan solusi jangka panjang atas permasalahan klasik terkait komoditas. 

"Kalau kita ujug-ujug melakukan distorsi di market, lartas (larangan dan/atau pembatasan/lartas) dan lain-lain, saya kurang yakin. Mungkin jangka pendek oke, jangka panjangnya belum tentu juga. Jangka panjangnya itu adalah rantai pasok," ujar dia.

Menurut dia, persoalan ini harus dibereskan. Dia menilai hal ini satu nafas dengan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapuskan persetujuan teknis dan segala macam.

"Benar, dalam arti kita bereskan struktur industri dalam negeri. Jangan ujug-ujug pakai pertek, pakai lartas. Yang untung cuma segelintir orang," tegas Martin.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Achmad Zulfikar Fazli)