FPCI Dorong Prabowo Tampil di COP30, Bukti Keseriusan Transisi Energi

Jakarta: Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk tampil sebagai pemimpin diplomasi iklim global di forum COP30 yang akan digelar akhir tahun ini. Namun, FPCI juga mengingatkan bahwa keseriusan Indonesia dalam transisi energi bersih harus ditunjukkan lewat reformasi kebijakan dalam negeri yang menyentuh akar persoalan—dari tarif mahal hingga investasi hijau yang minim.

“Kalau Pak Prabowo hadir langsung di COP30, itu akan jadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan sekadar ikut-ikutan, tapi ingin benar-benar memimpin,” kata Dr. Dino Patti Djalal, pendiri FPCI, dalam sesi tanya jawab dalam jumpa media, Selasa, 22 Juli 2025 menjelang pelaksanaan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2025.

Dino menyambut baik komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo di forum G20 Brasil terkait target net-zero emission tahun 2050 dan penggunaan 100% energi terbarukan dalam 10 tahun. Namun, menurutnya, komitmen itu harus diperkuat dengan kebijakan konkret seperti revisi Nationally Determined Contribution (NDC) agar lebih ambisius dan realistis.

“Kalau kita mau dipercaya, NDC kita jangan cuma bagus di kertas. Harus kelihatan di lapangan. Dan kalau soal energi terbarukan, kita bisa mulai dari ide sederhana seperti 1 hektare, 1 megawatt di desa-desa,” tambahnya.

Namun FPCI juga menyoroti bahwa transisi energi Indonesia masih terhambat oleh tarif energi bersih yang belum kompetitif, lemahnya insentif fiskal, dan ketergantungan pada batu bara. 

Climate Program Manager FPCI, Kiara Mulia Putri, menyebut kondisi ini menghambat masuknya investasi hijau dari luar negeri, terutama yang berbasis environmental, social, and governance (ESG).

“Transisi energi belum jadi game changer karena masih banyak kebijakan yang belum sinkron. Tarif mahal, regulasi belum ramah investor, dan energi fosil masih dominan,” ujar Kiara.

FPCI menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan energi bersih. Potensi besar di kawasan timur harus dioptimalkan dengan desentralisasi pembangkit dan dukungan infrastruktur.

“Kalau kita mau cepat, jangan pusatkan semua di Jawa. Wilayah timur punya potensi besar untuk jadi laboratorium energi hijau Indonesia,” kata Kiara.

INZS 2025 sendiri akan digelar pada 26 Juli 2025 di Djakarta Theatre XXI, menghadirkan lebih dari 6.000 peserta dan 130 organisasi mitra, serta 10 sesi tematik tentang iklim dan transisi energi.

(Muhammad Reyhansyah)