Yahudi Ultra-Ortodoks Blokir Jalanan Utama Israel Protes Wajib Militer

Tel Aviv: Ribuan Yahudi Ultra-Ortodoks berdemonstrasi di Israel tengah dan utara pada hari Rabu untuk memprotes penangkapan para penghindar wajib militer dari komunitas mereka.

Protes tersebut terjadi di tengah kekurangan tentara Israel yang parah di tengah perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Menurut Radio Angkatan Darat, para pengunjuk rasa menutup beberapa jalan di Israel tengah, termasuk Jalan Raya 2 di persimpangan Netanya, Jalan Raya 4 di persimpangan Hasharon, dan Jalan Raya 6 di dekat permukiman Nitzanei Oz. Demonstran Ultra-Ortodoks juga memblokir persimpangan Baqa al-Gharbiyye–Jatt di utara.

Mereka juga berunjuk rasa di dekat pangkalan militer Beit Lid di Israel selatan dan menutup Jalan Jabotinsky di kota Bnei Brak, dekat Tel Aviv.

Polisi Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukannya sedang berusaha mengalihkan lalu lintas ke rute alternatif dan membubarkan massa.

Dalam beberapa hari terakhir, pasukan keamanan Israel menangkap beberapa mahasiswa ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer, meskipun tidak ada angka resmi yang dirilis.

Menurut harian Yedioth Ahronoth, surat kabar Haredi mengumumkan hari Kamis sebagai hari protes dan "penghentian kerja" terhadap apa yang mereka sebut "penganiayaan terhadap dunia Taurat."

“Militer menghadapi kekurangan tentara yang diperkirakan sekitar 10.000–12.000, memperingatkan bahwa penolakan Haredi untuk mendaftar mendorong tentara untuk mencoba segala cara lain untuk mengisi kembali pasukannya,” ujar Radio Angkatan Darat, seperti dikutip Anadolu, Kamis 21 Agustus 2025.

Komunitas Ultra-Ortodoks terus memprotes wajib militer menyusul putusan Mahkamah Agung pada 25 Juni 2024 yang mewajibkan mereka untuk mendaftar dan melarang dukungan keuangan bagi lembaga-lembaga keagamaan yang mahasiswanya menolak untuk bertugas.

Haredi mencakup sekitar 13% dari 10 juta warga Israel. Mereka menentang wajib militer atas dasar agama, dengan alasan bahwa mempelajari Taurat adalah tugas utama mereka dan bahwa integrasi ke dalam masyarakat sekuler mengancam identitas agama dan kohesi komunitas mereka.

Selama beberapa dekade, pria Haredi telah berulang kali menerima penangguhan wajib militer atas dasar studi agama hingga mereka mencapai usia pengecualian, yang saat ini ditetapkan 26 tahun.

Oposisi Israel menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya meloloskan undang-undang yang mengecualikan Haredi dari wajib militer untuk memuaskan mitra koalisi dan menghindari keruntuhan pemerintah.