Skema Bantuan AS untuk Gaza Tak Libatkan Israel dalam Distribusi

Tel Aviv: Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee, menyatakan pada Jumat 9 Mei 2025 bahwa Israel tidak akan dilibatkan dalam distribusi bantuan pangan ke Gaza dalam skema bantuan yang dipimpin AS, tetapi akan menyediakan "keamanan militer yang diperlukan" di sekitar wilayah distribusi.

“Israel akan memberikan keamanan militer karena ini adalah zona perang, tetapi tidak akan terlibat dalam pendistribusian makanan, atau bahkan dalam proses memasukkan bantuan ke Gaza,” kata Huckabee kepada wartawan di Yerusalem.

Pernyataan tersebut muncul menyusul pengumuman Departemen Luar Negeri AS pada Kamis bahwa distribusi bantuan ke Gaza akan dialihkan ke sebuah yayasan baru, bukan melalui struktur bantuan kemanusiaan yang sudah ada seperti PBB atau UNRWA.

Langkah ini memicu kritik dari sejumlah pihak internasional yang menilai bahwa inisiatif AS ini bisa “memiliterisasi bantuan” dan mengesampingkan lembaga-lembaga yang telah lama beroperasi di lapangan.

"Amnesty International memperingatkan bahwa yayasan yang berkontribusi terhadap pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum internasional,” bunyi pernyataan organisasi tersebut, melansir dari The New Arab, Sabtu 10 Mei 2025.

UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, juga menyatakan keraguannya terhadap kelayakan operasional skema ini. 

“Tidak mungkin menggantikan UNRWA di Gaza. Kami adalah organisasi kemanusiaan terbesar di wilayah tersebut,” ujar juru bicara UNRWA, Juliette Touma, dalam konferensi pers di Jenewa.

Distribusi oleh pihak ketiga

Menurut Huckabee, bantuan akan didistribusikan oleh kontraktor swasta, dengan keamanan di titik distribusi dijaga pihak ketiga, bukan militer Israel. Ia tidak menyebutkan nama yayasan atau mitra non-pemerintah yang akan menjalankan skema ini, namun mengatakan bahwa “beberapa mitra sudah setuju untuk terlibat”.

“Kami mengundang PBB, seluruh LSM, dan setiap negara yang peduli untuk ikut serta,” imbuhnya, seraya menyatakan harapan agar program ini bisa segera diterapkan, meski belum memberikan jadwal pasti.

Meski Israel selama ini menolak adanya krisis kemanusiaan di Gaza, Huckabee mengakui bahwa situasi saat ini sudah berada pada titik krisis. “Itulah mengapa kami memerlukan program bantuan kemanusiaan yang dapat segera dijalankan,” katanya.

Israel menuduh Hamas menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan militer. Sementara itu, sejak 2 Maret, Israel telah memberlakukan blokade penuh terhadap Gaza, dan pada 18 Maret kembali melanjutkan operasi militer setelah dua bulan masa jeda.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dinilai kredibel oleh PBB lebih dari 52.787 orang telah tewas sejak perang dimulai, mayoritas merupakan warga sipil.


(Muhammad Reyhansyah)