Dukung Eksistensi BPKH, Ketua MPR: Meringankan Biaya Haji

Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didorong terus menjalankan fungsi pentingnya memastikan keberlanjutan dana haji. Ketua MPR, Ahmad Muzani, memuji peran krusial BPKH dalam pengelolaan dana haji, termasuk inisiatif lembaga tersebut mewujudkan haji yang lebih terjangkau.

"BPKH merupakan lembaga penting dalam mengelola keuangan haji, agar bisa memberi nilai manfaat yang semakin besar dari hari ke hari, sehingga mampu meringankan biaya jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci," ujar Muzani di sela-sela silaturahmi akbar di Pondok Pesantren Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah, dilansir pada Selasa, 11 Maret 2025. 

Muzani berharap BPKH terus memperbaiki kinerja untuk menjamin tata kelola dana haji yang semakin terpercaya. "Harapan kami kepada teman-teman yang mengelola keuangan haji agar bisa semakin amanah, produktif, dan efektif," ujar dia.
 

Baca Juga:  Perkuat Regulasi, BPKH Dorong Revisi UU Pengelolaan Dana Haji

Sebelumnya, DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) menolak wacana pembubaran BPKH. Keberadaan BPKH dinilai penting sebagai lembaga independen dalam mengelola dana haji.

"Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional," tegas Wakil Ketua Umum IPHI, Mohamad Anshori.

Anshori mengingatkan sebelum BPKH dibentuk, banyak celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana haji. Sehingga ide pembubaran BPKH bukan solusi memperbaiki pengelolaan dana haji.

“Tapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jemaah,” ujar dia.